Cara Input Besaran Dana Desa dan Rembuk Stunting pada Aplikasi eHDW

Penginputan data pada aplikasi eHDW menjadi salah satu tugas penting yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa untuk mendukung percepatan penurunan stunting. Berikut panduan singkatnya :

Untuk menginput besaran Dana Desa, Admin Desa terlebih dahulu masuk ke aplikasi eHDW Pendataan menggunakan akun yang dimiliki. Setelah berhasil login, pilih menu Pemetaan, kemudian masuk ke submenu Fasilitasi Desa. Pada menu ini, admin dapat mengisi nama Kader Pembangunan Manusia (KPM), besaran alokasi Dana Desa yang telah dianggarkan untuk kegiatan percepatan penurunan stunting, serta jumlah realisasi anggaran yang telah digunakan. Selain itu, terdapat beberapa pertanyaan pendukung terkait pelaksanaan konvergensi stunting yang perlu diisi sesuai kondisi desa.

Setelah seluruh data terisi dengan lengkap, klik tombol Kirim. Data yang telah diinput biasanya akan muncul pada dashboard eHDW dalam waktu sekitar 24 jam. Jika data belum tampil, admin dapat melakukan reload halaman dan validasi skor sebelum melakukan pengecekan kembali.

Sementara itu, untuk menginput pelaksanaan Rembuk Stunting, Admin Desa dapat membuka menu Pelaksanaan Kegiatan, kemudian memilih Pelaksanaan Rembuk Stunting. Selanjutnya klik tombol Tambah, lalu isi tanggal pelaksanaan kegiatan dan jumlah peserta yang hadir, baik laki-laki maupun perempuan. Setelah data lengkap, klik Kirim untuk menyimpan laporan kegiatan.

Bagi Tenaga Pendamping Profesional (TPP), seluruh data yang telah diinput oleh desa dapat dipantau melalui aplikasi eHDW Monitoring pada menu Monitor Kegiatan. Dengan memilih kabupaten, kecamatan, dan desa yang diinginkan, pendamping dapat melihat informasi pelaksanaan Rembuk Stunting maupun data fasilitasi desa yang telah dilaporkan.

Melalui penginputan data yang akurat dan tepat waktu, desa tidak hanya memenuhi kebutuhan pelaporan, tetapi juga membantu menyediakan data yang valid untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting. Karena itu, peran Admin Desa dan pendamping sangat penting dalam memastikan seluruh data eHDW terisi dengan baik dan sesuai kondisi di lapangan.

Kerja Berdampak, Bangun Desa Bangun Indonesia.

Sarasehan Online Penggunaan eHDW dan Pengenalan HDW Helpdesk Perkuat Dukungan bagi Pengguna

 

TAPM Pusat dan TAPM Provinsi  mengikuti kegiatan Sarasehan Online Penggunaan eHDW yang dilaksanakan pada Jumat (5/6/2026). Kegiatan ini menjadi wadah untuk menyamakan pemahaman sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi pengguna dalam implementasi aplikasi eHDW di lapangan.

Setelah  pengarahan dari Kornas, kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan inventarisasi berbagai permasalahan yang masih sering ditemui dalam penggunaan aplikasi. Beberapa isu yang mengemuka antara lain kendala akun pengguna, permasalahan input data pemetaan, data sasaran yang tidak sesuai, kendala penginputan layanan, hingga validasi skor dan pelaporan. Forum ini menjadi ruang berbagi pengalaman antar daerah sekaligus sarana untuk memperoleh solusi yang lebih cepat dan tepat.

Pada sesi berikutnya, narasumber dari tim pusat memaparkan secara rinci fitur terbaru HDW Helpdesk, sebuah layanan yang dirancang untuk membantu pengguna eHDW dalam menyelesaikan berbagai kendala teknis maupun administratif. Melalui fitur ini, pengguna dapat mengajukan tiket bantuan sesuai jenis permasalahan yang dihadapi, melampirkan dokumen pendukung, serta memantau proses penanganan secara berjenjang.

Dalam penjelasannya disampaikan bahwa mekanisme penanganan permasalahan dimulai dari tingkat kabupaten/kota, kemudian dapat diteruskan ke tingkat provinsi, dan selanjutnya ke tingkat nasional apabila permasalahan belum dapat diselesaikan pada level sebelumnya. Sistem ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan penyelesaian masalah secara berjenjang sehingga setiap permasalahan dapat ditangani lebih efektif.

Selain itu, HDW Helpdesk juga dilengkapi fitur komunikasi dua arah melalui ruang percakapan (chat) antara pelapor dan petugas penanganan. Pengguna dapat mengirimkan informasi tambahan maupun dokumen pendukung untuk mempercepat proses penyelesaian. Setelah masalah terselesaikan, pelapor juga dapat memberikan penilaian terhadap kualitas layanan yang diterima sebagai bahan evaluasi dan peningkatan mutu layanan ke depan.

Dalam sesi tanya jawab, peserta mengusulkan agar akses pengajuan tiket nantinya dapat dibuka hingga tingkat desa. Menanggapi hal tersebut, tim pusat menjelaskan bahwa saat ini mekanisme masih difokuskan melalui kabupaten/kota dan provinsi agar proses penyaringan dan pendampingan dapat berjalan lebih efektif. Namun demikian, pengembangan sistem ke depan tetap terbuka sesuai kebutuhan dan kesiapan implementasi di lapangan.

Sarasehan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan pelaksanaan aksi konvergensi stunting tidak hanya ditentukan oleh kualitas data, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pihak dalam memanfaatkan teknologi dan sistem pendukung yang tersedia. Dengan hadirnya HDW Helpdesk, diharapkan berbagai kendala penggunaan eHDW dapat ditangani lebih cepat, terdokumentasi dengan baik, serta menjadi bahan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendampingan di seluruh daerah.

Melalui semangat kolaborasi dan perbaikan berkelanjutan, eHDW diharapkan semakin mampu mendukung pencapaian target konvergensi stunting, memperkuat peran pendamping di lapangan, dan mewujudkan layanan yang lebih efektif bagi masyarakat desa.

Adi Parmadi

Menguatkan Garda Desa di Kepulauan Nusa Penida

 

Bimtek eHDW Tingkatkan Kapasitas KPM dan Admin Desa Kawal Konvergensi Stunting, Jumat 29 Mei 2026

Pagi masih terasa dingin ketika deru sepeda motor memecah suasana By Pass Ngurah Rai. Langit belum sepenuhnya terang saat perjalanan dari Denpasar menuju Pelabuhan Kusamba, Kabupaten Klungkung Tepat pukul 08.00 Wita, boat Angkal penyeberangan bergerak meninggalkan pelabuhan. Angin laut berembus pelan, mengiringi perjalanan menuju pulau yang dikenal dengan bentang alam eksotisnya itu. Namun pagi itu, tujuan utama bukan sekadar menikmati panorama laut, melainkan menghadirkan penguatan kapasitas bagi para kader pembangunan manusia (KPM) dan admin desa dari 16 desa se-Kecamatan Nusa Penida

Sesampainya di Kantor Camat Nusa Penida, para peserta telah memenuhi ruang pertemuan. Semangat mereka tampak jelas, membawa harapan agar pengelolaan data pembangunan manusia di desa semakin akurat dan terintegrasi. Kegiatan dibuka oleh Ibu Luh De Ariani, SE, mewakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pelatihan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kapasitas desa, khususnya dalam penggunaan aplikasi electronic Human Development Worker (eHDW). Menurutnya, aplikasi tersebut bukan sekadar alat administrasi, tetapi instrumen strategis dalam mendukung pemetaan, pendataan, serta pemantauan sasaran pembangunan manusia di desa, terutama dalam upaya percepatan penurunan stunting. “Data yang baik akan melahirkan kebijakan yang tepat. Karena itu, KPM dan admin desa memiliki tumnileperan penting memastikan data di lapangan benar-benar valid dan terbarukan,” ujarnya.

Materi berikutnya disampaikan oleh Adi Parmadi, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Bali. Paparan diawali dengan penyampaian capaian konvergensi stunting triwulan pertama di Kabupaten Klungkung. Dari sana peserta diajak memahami pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memastikan layanan kepada sasaran prioritas berjalan optimal. Tidak hanya teori, peserta juga diberikan pemahaman teknis mengenai tugas KPM dan admin desa, mulai dari proses pemetaan, pendataan keluarga sasaran, validasi data, hingga pemantauan konvergensi stunting melalui aplikasi eHDW.

Suasana pelatihan berlangsung interaktif. Sesekali peserta mengangkat tangan menanyakan persoalan yang selama ini ditemui di lapangan. Untuk memperkuat pemahaman, kegiatan juga diisi simulasi penggunaan aplikasi eHDW secara langsung. Praktik tersebut menjadi ruang belajar nyata agar peserta semakin memahami teknis operasional saat kembali ke desa masing-masing. Selama sesi praktik, para peserta turut didampingi oleh TAPM Kabupaten Klungkung. Pendampingan langsung ini dinilai efektif mempercepat penyelesaian berbagai kendala teknis yang dihadapi peserta, terutama terkait sinkronisasi data dan penggunaan fitur aplikasi.

Menjelang penutupan, suasana diskusi berlangsung hangat. Berbagai persoalan lapangan mengemuka, mulai dari tantangan pemutakhiran data sasaran hingga kendala anggaran. Namun di balik itu, tersimpan optimisme bahwa desa-desa di Nusa Penida terus bergerak memperkuat kualitas layanan pembangunan manusianya.

Adi Parmadi

Masa Nifas dalam Tradisi Bali: Perspektif “Abulan Pitung Dina”

 

Dalam tradisi masyarakat Bali, masa ibu nifas bukan sekadar fase pemulihan fisik setelah melahirkan, tetapi juga dipandang sebagai masa penyucian lahir dan batin bagi ibu, bayi, serta keluarga. Berdasarkan kearifan lokal yang tertuang dalam berbagai lontar, proses ini dimulai jauh sebelum bayi menghirup udara pertama di dunia. Menurut ajaran lontar Kandepat Dewa, Kandepat Sari, dan Kandepat Buta, proses lahirnya seorang bayi dimulai dari pertemuan kama bang dan kame petak yang dipersatukan oleh Kama ratih. Dalam konteks adat dan spiritual Bali, rangkaian awal penyucian ini dikenal dengan upacara tutug kambuhan yang juga dikenal sebagai Abulan Pitung Dina. 

Secara medis, masa Ibu nifas adalah periode pemulihan organ reproduksi ibu setelah persalinan yang berlangsung sekitar 42 hari. Menariknya, konsep ini selaras dengan tradisi Bali yang mengenal hitungan Abulan pitung dina (satu bulan tujuh hari), yakni 35 + 7 hari atau sekitar 42 hari. Dalam masyarakat Bali, selama masa ini ibu dan bayi dianggap masih berada dalam kondisi rentan secara sekala (fisik) maupun niskala (spiritual). Tradisi ini menunjukkan bahwa leluhur Bali telah memiliki pemahaman holistik mengenai pentingnya pemulihan pasca persalinan, bahkan jauh sebelum konsep kesehatan modern berkembang.

Jika ditinjau secara ilmiah, banyak nilai dalam tradisi masa nifas Bali yang memiliki manfaat kesehatan, antara lain: memberi waktu istirahat cukup bagi ibu, memperkuat ikatan ibu dan bayi, menjaga stabilitas emosional pasca melahirkan, serta mengurangi risiko infeksi dan kelelahan. Kearifan lokal ini menunjukkan bahwa adat Bali tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga mengandung pemahaman kesehatan masyarakat yang kuat.

Jadi, Masa Nifas dalam Perspektif Abulan Pitung Dina, bahwa masyarakat Bali memandang masa nifas bukan sekadar proses pemulihan medis setelah melahirkan, tetapi sebagai fase penting yang menyatukan aspek fisik, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual.

Adi Parmadi

Tingkatkan Kapasitas KPM & Admin Desa , DPMD PDKB Klungkung Gelar Pelatihan eHDW

Klungkung. Guna meningkatkan kapasitas KPM & Admin Desa dalam pemetaan, pendataan sasaran, pemantauan, dan pelaporan melalui aplikasi eHDW, DPMDPDKB Kabupaten Klungkung menggelar Pelatihan Kader Pembangunan Manusia (KPM), Senin (27/4/2026). Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 08.30 WITA  dilaksanakan di Ruang Rapat Praja Mandala dan diikuti oleh KPM dan admin desa dari 3 Kecamatan di Kabupaten Klungkung.

Pelatihan dibuka langsung oleh Ibu Luh De Ariani, SE ( JF PSM ), mewakili Kepala DPMDPDKB Kabupaten Klungkung. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman peserta terhadap penggunaan aplikasi eHDW, khususnya dalam mendukung pemetaan, pendataan, serta pemantauan sasaran pembangunan manusia di desa. Disampaikan juga agar pelayanan yang diberikan desa kepada sasaran sinergi dengan pelaporan pada eHDW.

Materi inti pelatihan selanjutnya disampaikan oleh Made Adi Parmadi selaku PIC Sosial Budaya/TAPM Provinsi Bali. Dalam paparannya, setelah penyampaian capaian konvergensi stunting triwulan pertama di kabupaten klungkung, dilanjutkan dengan penjelasan tugas KPM dan Admin Desa  dalam pemetaan, pendataan, validasi data, hingga pemantauan konvergensi stunting dalam aplikasi eHDW. Dalam paparan materi juga diisi simulasi penggunaan aplikasi eHDW sebagai bentuk praktik langsung agar lebih memahami teknis operasional di lapangan.

Suasana pelatihan berlangsung interaktif. Setelah simulasi dan pemutakhiran user dan password admin desa dan KPM, kemudian dilanjutkan dengan praktek langsung melalui  aplikasi yang diselingi sesi tanya jawab. Sejumlah peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan kendala dan meminta penjelasan teknis terkait pelaksanaan di desa.

Pada penutupan, Luh De Ariani, SE ( JF PSM) kembali menegaskan agar seluruh materi yang telah diberikan tidak berhenti di ruang pelatihan, namun benar-benar diaplikasikan di masing-masing desa dan jika ada kendala agar selalu berkoordinasi dengan pendamping di kab Klungkung.  Melalui pelatihan ini, diharapkan peran KPM semakin optimal dalam mendukung percepatan pembangunan manusia, pencegahan stunting, serta penguatan kualitas data desa  sehingga skor konvergensi desa triwulan kedua ada peningkatan.

Adi Parmadi

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KONVERGENSI STUNTING (EHDW 2.0)

PANDUAN PENGGUNAAN eHDW OPTIMALISASI

 

Panduan Penggunaan eHDW OPT - YouTube 

PANDUAN APLIKASI eHDW & DASHBOARD KABUPATEN

PANDUAN APLIKASI eHDW 

https://drive.google.com/file/d/1V4XtD3sdL3GwLHIvCakj31zAAUShl4XV/view?usp=sharing 

PANDUAN DASHBOARD KABUPATEN 

https://drive.google.com/file/d/1rQJUzFV8bZCz_3PkLa1LrWbADelPn5q7/view?usp=sharing

Vidio 1 ( Instalasi Registrasi )

 

Vidio 2 ( Pengenalan eHDW ) 

Vidio 3 ( Memetakan Fasilitas Desa ) 

  

Vidio 4 (Pendataan Penerima Manfaat )

 Vidio 5 ( Tugas saya )

 

 

 Vido 6 ( Diagnostik  )

Vidio 7 ( Diagnostik menurut layanan )

 Vidio 8 ( Diagnostik Dusun & Penerima Manfaat )

Vidio 9 ( Fitur Rembug )

 

Vidio 10 ( laporan triwulan )

Vidio 11 ( Laporan Tahunan )

Vidio 12 ( Media & Bantuan )

LAUNCHING APLIKASI COVID 19 (eDMC19) & STUNTING ( eHDW )