Cara Input Besaran Dana Desa dan Rembuk Stunting pada Aplikasi eHDW

Penginputan data pada aplikasi eHDW menjadi salah satu tugas penting yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa untuk mendukung percepatan penurunan stunting. Berikut panduan singkatnya :

Untuk menginput besaran Dana Desa, Admin Desa terlebih dahulu masuk ke aplikasi eHDW Pendataan menggunakan akun yang dimiliki. Setelah berhasil login, pilih menu Pemetaan, kemudian masuk ke submenu Fasilitasi Desa. Pada menu ini, admin dapat mengisi nama Kader Pembangunan Manusia (KPM), besaran alokasi Dana Desa yang telah dianggarkan untuk kegiatan percepatan penurunan stunting, serta jumlah realisasi anggaran yang telah digunakan. Selain itu, terdapat beberapa pertanyaan pendukung terkait pelaksanaan konvergensi stunting yang perlu diisi sesuai kondisi desa.

Setelah seluruh data terisi dengan lengkap, klik tombol Kirim. Data yang telah diinput biasanya akan muncul pada dashboard eHDW dalam waktu sekitar 24 jam. Jika data belum tampil, admin dapat melakukan reload halaman dan validasi skor sebelum melakukan pengecekan kembali.

Sementara itu, untuk menginput pelaksanaan Rembuk Stunting, Admin Desa dapat membuka menu Pelaksanaan Kegiatan, kemudian memilih Pelaksanaan Rembuk Stunting. Selanjutnya klik tombol Tambah, lalu isi tanggal pelaksanaan kegiatan dan jumlah peserta yang hadir, baik laki-laki maupun perempuan. Setelah data lengkap, klik Kirim untuk menyimpan laporan kegiatan.

Bagi Tenaga Pendamping Profesional (TPP), seluruh data yang telah diinput oleh desa dapat dipantau melalui aplikasi eHDW Monitoring pada menu Monitor Kegiatan. Dengan memilih kabupaten, kecamatan, dan desa yang diinginkan, pendamping dapat melihat informasi pelaksanaan Rembuk Stunting maupun data fasilitasi desa yang telah dilaporkan.

Melalui penginputan data yang akurat dan tepat waktu, desa tidak hanya memenuhi kebutuhan pelaporan, tetapi juga membantu menyediakan data yang valid untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting. Karena itu, peran Admin Desa dan pendamping sangat penting dalam memastikan seluruh data eHDW terisi dengan baik dan sesuai kondisi di lapangan.

Kerja Berdampak, Bangun Desa Bangun Indonesia.

Permudah Pelaporan Dana Desa dan Tangani Kendala penggunaan eHDW, TPP Bali Gelar Sosialisasi Daring

 

DENPASAR, Upaya meningkatkan kualitas pendampingan desa terus dilakukan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Provinsi Bali. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi Format Pemanfaatan Dana Desa (DD) Tahun 2026 dan penanganan kendala penggunaan aplikasi eHDW melalui HDW Helpdesk yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (9/6/2026) pukul 13.00 Wita.

Kegiatan ini diikuti oleh PIC Pemanfaatan Dana Desa, PIC eHDW, serta Pendamping Desa se-Bali. Narasumber tunggal dalam kegiatan tersebut adalah Made Adi Parmadi selaku Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Bali. Mengawali pemaparannya, Adi Parmadi menyampaikan sosialisasi Format Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2026 yang telah dilengkapi data hasil unduhan dari aplikasi SiDD melalui simulasi pengisian. Menurutnya, format tersebut dirancang untuk mempermudah para pendamping dalam melakukan pembaruan data penggunaan Dana Desa Tahun 2026 secara lebih cepat, akurat, dan terstandar. “Dengan format yang telah terintegrasi dengan data hasil unduhan SiDD, proses pembaruan data penggunaan Dana Desa menjadi lebih mudah dilakukan oleh para pendamping di lapangan,” jelasnya.  Peserta tampak antusias mengikuti sesi pertama yang dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab terkait teknis penginputan serta mekanisme pelaporan pemanfaatan Dana Desa.

Pada sesi kedua, Adi Parmadi membahas berbagai permasalahan yang kerap dihadapi pendamping dalam penggunaan aplikasi eHDW. Ia menegaskan bahwa peran TPP dalam aplikasi eHDW berada pada layanan HDW Helpdesk sebagai sarana penanganan kendala dan konsultasi pengguna. Melalui simulasi penggunaan HDW Helpdesk, peserta diberikan pemahaman mengenai tata cara penyampaian laporan kendala, mekanisme tindak lanjut, hingga proses monitoring penyelesaian masalah yang dihadapi pengguna aplikasi. Suasana diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan yang disampaikan peserta terkait kendala teknis maupun operasional aplikasi eHDW.

Menutup kegiatan, Adi Parmadi menyampaikan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) yang menjadi target capaian seluruh pendamping dalam mendukung optimalisasi penggunaan Dana Desa Tahun 2026 dan pelaksanaan pelaporan eHDW. Ia berharap seluruh peserta dapat segera menindaklanjuti hasil sosialisasi sehingga kualitas data, pelaporan, serta pendampingan desa di Bali semakin baik dan mampu mendukung terwujudnya pembangunan desa yang tepat sasaran dan berbasis data.

“Kunci keberhasilan bukan hanya pada aplikasi atau format yang digunakan, tetapi pada komitmen bersama untuk memastikan data yang dilaporkan akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.

Adi Parmadi

Sarasehan Online Penggunaan eHDW dan Pengenalan HDW Helpdesk Perkuat Dukungan bagi Pengguna

 

TAPM Pusat dan TAPM Provinsi  mengikuti kegiatan Sarasehan Online Penggunaan eHDW yang dilaksanakan pada Jumat (5/6/2026). Kegiatan ini menjadi wadah untuk menyamakan pemahaman sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi pengguna dalam implementasi aplikasi eHDW di lapangan.

Setelah  pengarahan dari Kornas, kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan inventarisasi berbagai permasalahan yang masih sering ditemui dalam penggunaan aplikasi. Beberapa isu yang mengemuka antara lain kendala akun pengguna, permasalahan input data pemetaan, data sasaran yang tidak sesuai, kendala penginputan layanan, hingga validasi skor dan pelaporan. Forum ini menjadi ruang berbagi pengalaman antar daerah sekaligus sarana untuk memperoleh solusi yang lebih cepat dan tepat.

Pada sesi berikutnya, narasumber dari tim pusat memaparkan secara rinci fitur terbaru HDW Helpdesk, sebuah layanan yang dirancang untuk membantu pengguna eHDW dalam menyelesaikan berbagai kendala teknis maupun administratif. Melalui fitur ini, pengguna dapat mengajukan tiket bantuan sesuai jenis permasalahan yang dihadapi, melampirkan dokumen pendukung, serta memantau proses penanganan secara berjenjang.

Dalam penjelasannya disampaikan bahwa mekanisme penanganan permasalahan dimulai dari tingkat kabupaten/kota, kemudian dapat diteruskan ke tingkat provinsi, dan selanjutnya ke tingkat nasional apabila permasalahan belum dapat diselesaikan pada level sebelumnya. Sistem ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan penyelesaian masalah secara berjenjang sehingga setiap permasalahan dapat ditangani lebih efektif.

Selain itu, HDW Helpdesk juga dilengkapi fitur komunikasi dua arah melalui ruang percakapan (chat) antara pelapor dan petugas penanganan. Pengguna dapat mengirimkan informasi tambahan maupun dokumen pendukung untuk mempercepat proses penyelesaian. Setelah masalah terselesaikan, pelapor juga dapat memberikan penilaian terhadap kualitas layanan yang diterima sebagai bahan evaluasi dan peningkatan mutu layanan ke depan.

Dalam sesi tanya jawab, peserta mengusulkan agar akses pengajuan tiket nantinya dapat dibuka hingga tingkat desa. Menanggapi hal tersebut, tim pusat menjelaskan bahwa saat ini mekanisme masih difokuskan melalui kabupaten/kota dan provinsi agar proses penyaringan dan pendampingan dapat berjalan lebih efektif. Namun demikian, pengembangan sistem ke depan tetap terbuka sesuai kebutuhan dan kesiapan implementasi di lapangan.

Sarasehan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan pelaksanaan aksi konvergensi stunting tidak hanya ditentukan oleh kualitas data, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pihak dalam memanfaatkan teknologi dan sistem pendukung yang tersedia. Dengan hadirnya HDW Helpdesk, diharapkan berbagai kendala penggunaan eHDW dapat ditangani lebih cepat, terdokumentasi dengan baik, serta menjadi bahan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendampingan di seluruh daerah.

Melalui semangat kolaborasi dan perbaikan berkelanjutan, eHDW diharapkan semakin mampu mendukung pencapaian target konvergensi stunting, memperkuat peran pendamping di lapangan, dan mewujudkan layanan yang lebih efektif bagi masyarakat desa.

Adi Parmadi

Bumdes Sebagai Bisnis Solusi dan Bisnis Sosial

 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hadir sebagai instrumen ekonomi desa yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berperan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat. Oleh karena itu, BUMDes dapat dipandang sebagai bisnis solusi dan bisnis sosial yang mampu menciptakan nilai ekonomi sekaligus nilai sosial bagi desa.

Sebagai bisnis solusi, BUMDes Kedisan Desa Kedisan, kecamatan Tegalalang kabupaten Gianyar unit usaha Desa Wisata dibentuk berangkat dari masalah sampah, Dimana Das Ulu Sungai Petanu awalnya dijadikan tempat pembuangan sampah padahal ada potensi air terjun dan keindahan alam didukung ada peninggalan Sejarah Bali. Inisitif kepala desa dan tokoh masyarak dilakukan penataan bertahap diawali pembersihan sampah kemudian baru ditata destinasi wisata Ulu Petanu Waterfall pendanaanya bersumber dari Dana Desa dari tahun 2020

sampai 2025 totalnya Rp. 850 juta. Kemudian pada tahun 2025 pendampatan kotor dari unit usaha desa wisata mencapai Rp 6 milyar lebih sehingga bisa memberikan PAD pada Desa sebesar Rp.950 juta, ke Desa adat 15 persen dari pendapatan bersih dan ke Masyarakat pemilik lahan yang berdampingan dengan DTW Ulu Petanu Waterfall mendapat 15 persen dari pendapatan bersih ada sekitar 18 orang. Kehadiran BUMDes membantu mengatasi kendala yang selama ini dihadapi warga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan.

Sebagai bisnis sosial, BUMDes tidak hanya mengejar laba, tetapi juga mengutamakan manfaat bagi masyarakat. Keuntungan yang diperoleh dapat digunakan kembali untuk mendukung pembangunan desa melalui PAD yang di terima dari Bumdes. Kemudian dana 15 persen untuk Desa adat didunakan menjaga dan melestarikan budaya bali dan 15 persen untuk masyarakat pendamping 9 pemilik lahan ) menjaga lingkungan tetap asri dikawasan DTW Ulu Petanu Waterfal. Dengan demikian, keberhasilan BUMDes tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan, tetapi juga dari dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat desa.

Melalui pengelolaan yang profesional, transparan, dan berbasis kebutuhan masyarakat, BUMDes dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi contoh nyata bahwa sebuah usaha dapat tumbuh bersama masyarakat dan memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Kadek Suardika

Koprov TPP Prov Bali

Pancasila dan TPP Kerja Berdampak: Bangun Desa, Bangun Indonesia

Hari Lahir Pancasila, 1 Juni, mengingatkan kita bahwa Indonesia berdiri di atas kesepakatan luhur untuk bersatu dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman dalam bekerja, melayani, dan membangun kehidupan bersama yang adil, damai, dan sejahtera.

Bagi Tenaga Pendamping Profesional (TPP), nilai-nilai Pancasila hadir dalam setiap proses pendampingan desa. Persatuan diwujudkan melalui kolaborasi, kemanusiaan melalui keberpihakan kepada masyarakat, kerakyatan melalui partisipasi warga, dan keadilan sosial melalui upaya menghadirkan kesejahteraan bagi semua. Semangat TPP Kerja Berdampak merupakan implementasi nyata Pancasila di tingkat desa. Ukuran keberhasilan bukan sekadar banyaknya kegiatan, tetapi perubahan yang dirasakan masyarakat: berkurangnya stunting, meningkatnya ketahanan pangan, tumbuhnya ekonomi desa, serta menguatnya gotong royong dan ketahanan sosial.

Pancasila adalah pemersatu bangsa. Pancasila adalah pondasi perdamaian dunia. Dan melalui semangat TPP Kerja Berdampak, nilai-nilai Pancasila diterjemahkan menjadi tindakan nyata: membangun manusia, memperkuat desa, dan mewujudkan Indonesia yang maju dari akar rumputnya. Sebab, ketika desa bergerak maju, sesungguhnya Indonesia sedang melangkah menuju masa depan. Bangun Desa, Bangun Indonesia

Adi Parmadi

Menguatkan Garda Desa di Kepulauan Nusa Penida

 

Bimtek eHDW Tingkatkan Kapasitas KPM dan Admin Desa Kawal Konvergensi Stunting, Jumat 29 Mei 2026

Pagi masih terasa dingin ketika deru sepeda motor memecah suasana By Pass Ngurah Rai. Langit belum sepenuhnya terang saat perjalanan dari Denpasar menuju Pelabuhan Kusamba, Kabupaten Klungkung Tepat pukul 08.00 Wita, boat Angkal penyeberangan bergerak meninggalkan pelabuhan. Angin laut berembus pelan, mengiringi perjalanan menuju pulau yang dikenal dengan bentang alam eksotisnya itu. Namun pagi itu, tujuan utama bukan sekadar menikmati panorama laut, melainkan menghadirkan penguatan kapasitas bagi para kader pembangunan manusia (KPM) dan admin desa dari 16 desa se-Kecamatan Nusa Penida

Sesampainya di Kantor Camat Nusa Penida, para peserta telah memenuhi ruang pertemuan. Semangat mereka tampak jelas, membawa harapan agar pengelolaan data pembangunan manusia di desa semakin akurat dan terintegrasi. Kegiatan dibuka oleh Ibu Luh De Ariani, SE, mewakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pelatihan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kapasitas desa, khususnya dalam penggunaan aplikasi electronic Human Development Worker (eHDW). Menurutnya, aplikasi tersebut bukan sekadar alat administrasi, tetapi instrumen strategis dalam mendukung pemetaan, pendataan, serta pemantauan sasaran pembangunan manusia di desa, terutama dalam upaya percepatan penurunan stunting. “Data yang baik akan melahirkan kebijakan yang tepat. Karena itu, KPM dan admin desa memiliki tumnileperan penting memastikan data di lapangan benar-benar valid dan terbarukan,” ujarnya.

Materi berikutnya disampaikan oleh Adi Parmadi, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Bali. Paparan diawali dengan penyampaian capaian konvergensi stunting triwulan pertama di Kabupaten Klungkung. Dari sana peserta diajak memahami pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memastikan layanan kepada sasaran prioritas berjalan optimal. Tidak hanya teori, peserta juga diberikan pemahaman teknis mengenai tugas KPM dan admin desa, mulai dari proses pemetaan, pendataan keluarga sasaran, validasi data, hingga pemantauan konvergensi stunting melalui aplikasi eHDW.

Suasana pelatihan berlangsung interaktif. Sesekali peserta mengangkat tangan menanyakan persoalan yang selama ini ditemui di lapangan. Untuk memperkuat pemahaman, kegiatan juga diisi simulasi penggunaan aplikasi eHDW secara langsung. Praktik tersebut menjadi ruang belajar nyata agar peserta semakin memahami teknis operasional saat kembali ke desa masing-masing. Selama sesi praktik, para peserta turut didampingi oleh TAPM Kabupaten Klungkung. Pendampingan langsung ini dinilai efektif mempercepat penyelesaian berbagai kendala teknis yang dihadapi peserta, terutama terkait sinkronisasi data dan penggunaan fitur aplikasi.

Menjelang penutupan, suasana diskusi berlangsung hangat. Berbagai persoalan lapangan mengemuka, mulai dari tantangan pemutakhiran data sasaran hingga kendala anggaran. Namun di balik itu, tersimpan optimisme bahwa desa-desa di Nusa Penida terus bergerak memperkuat kualitas layanan pembangunan manusianya.

Adi Parmadi

Pendamping Desa Bukan Pemeran Utama: Filosofi Kecak dalam Pembangunan Desa

Pendampingan di desa membutuhkan pengetahuan dan seni, layaknya TARI KECAK DI BALI. Seorang yang berprofesi sebagai Tenaga Pendamping Profesional, sesungguhnya  bukanlah pelaku utama pembangunan desa, melainkan katalisator yang mendorong kerjasama secara harmonis melalui fungsi-fungsi fasilitasi, advokasi, edukasi dan mediasi, agar proses pembangunan berjalan partisipatif dan berkelanjutan.

Seorang pendamping profesional harus mampu  mendampingi masyarakat dan pemerintah desa agar mampu merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi pembangunan secara mandiri. Keberhasilan pembangunan desa sejatinya lahir dari kesadaran, gotong royong, dan kapasitas masyarakat desa itu sendiri, sementara pendamping hadir sebagai penggerak, penghubung, dan penguat proses tersebut.

(Oleh: I Dewa Made Darma Setiawan, TAPM Provinsi Bali)