𝘿𝙖𝙣𝙖 𝘿𝙚𝙨𝙖 𝙋𝙚𝙣𝙙𝙪𝙠𝙪𝙣𝙜 𝙄𝙢𝙥𝙡𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩𝙖𝙨𝙞 𝙆𝘿𝙈𝙋

 

Akhirnya yang ditunggu-tunggu  resmi hadir. Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Bagi desa, pendamping, hingga pemerintah daerah, regulasi ini bukan sekadar dokumen hukum. Ini adalah “peta jalan” bagaimana Dana Desa bergerak: kapan cair, berapa besar, dan apa saja syaratnya.

Ada dua kata kunci penting dalam beleid ini, Dana Desa Reguler dan dukungan implementasi KDMP (Koperasi Desa Merah Putih). Keduanya diatur dalam Bab VI tentang Penyaluran Dana Desa. Bagian yang tak kalah penting dari PMK 7 Thn 2026  adalah dukungan implementasi KDMP. Dalam Pasal 1 angka 33, KDMP didefinisikan sebagai Koperasi Desa Merah Putih. Ini bukan program biasa. Ia ditempatkan sebagai kebijakan strategis nasional yang mendapat dukungan Dana Desa.

Berbeda dengan reguler, penyaluran KDMP tidak diatur dalam skema 40:60 atau 60:40. Pasal 26 menyebutkan bahwa Penyaluran dilakukan berdasarkan rekomendasi KPA BUN Pengelola, Realisasinya ditetapkan melalui Keputusan Menteri sebelum akhir TA 2026 dan  Sisa pagu dapat menjadi sisa Dana Desa di RKUN atau ditetapkan lain oleh Menteri.

Lantas, apa implikasi bagi desa yang tidak siap dengan KDMP. Pasal 26 ayat (3) menyebutkan, Dalam hal terdapat sisa pagu penyaluran Dana Desa untuk mendukung implementasi KDMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sisa pagu Dana Desa menjadi sisa Dana Desa dalam RKUN atau ditetapkan lain oleh Menteri. Artinya, 1. Jika desa tidak siap dengan KDMP, maka Dana KDMP tidak otomatis masuk ke RKD sebagai Dana Desa Reguler & Dana tersebut tetap berada di RKUN (Rekening Kas Umum Negara). 2. Menteri Keuangan memiliki kewenangan menetapkan kebijakan lanjutan terhadap sisa dana tersebut dan  3. Tidak ada ketentuan bahwa dana tersebut menjadi hak desa jika desa tidak memenuhi syarat.

Berikut pasal pasal yang mengatur  penyaluran untuk mendukung implementasi KDMP

Pasal	Substansi	Penjelasan
Pasal 22 ayat (2) huruf b	Dasar penyaluran KDMP	Menetapkan KDMP sebagai jenis penyaluran terpisah dari Reguler.
Pasal 26 ayat (1)	Dasar rekomendasi	Penyaluran KDMP dilakukan berdasarkan rekomendasi KPA BUN Pengelola.
Pasal 26 ayat (2)	Pengesahan	Realisasi penyaluran KDMP ditetapkan melalui Keputusan Menteri sebelum akhir TA 2026.
Pasal 26 ayat (3)	Sisa pagu	Sisa Dana Desa untuk KDMP menjadi sisa Dana Desa di RKUN atau ditetapkan lain oleh Menteri.

𝘽𝙖𝙣𝙜𝙪𝙣 𝘿𝙚𝙨𝙖 𝘿𝙚𝙣𝙜𝙖𝙣 𝘾𝙞𝙣𝙩𝙖

 

Kami mulai dari data nyata

Pendataan SDGs Desa

Rumah ke rumah penuh makna

Untuk masa depan bersama

Indeks Desa jadi cermin

Lihat maju atau tertinggal

EHDW hadir mendampingi

Cegah stunting sejak awal

P3SDGs satu tujuan

Perencanaan jadi pegangan

Dana Desa kami salurkan

Untuk rakyat dan kesejahteraan

Bangun desa dengan cinta

Transparan dan berdaya guna

Dari data jadi karya

Menuju desa sejahtera

𝙏𝙋𝙋 𝘽𝙖𝙡𝙞 𝘼𝙥𝙧𝙚𝙨𝙞𝙖𝙨𝙞 𝙋𝙚𝙣𝙙𝙖𝙢𝙥𝙞𝙣𝙜 𝙙𝙖𝙣 𝙋𝙄𝘾 𝙈𝙚𝙙𝙞𝙖 𝘽𝙚𝙧𝙥𝙧𝙚𝙨𝙩𝙖𝙨𝙞

Sertifikat penghargaan kepada para pendamping desa di 9 kabupaten/kota serta PIC Media Kabupaten Jembrana dan Gianyar, diberikan  sebagai bentuk apresiasi atas fasilitasi dan kontribusi aktif dalam pembuatan video Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2025 serta video dokumenter Ketahanan Pangan.

Pemberian penghargaan tersebut dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) TPP Provinsi Bali yang digelar di Gedung Kerta Gosana, Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Badung, Jumat (6/2/2026). Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas peran aktif para pendamping dalam mendukung publikasi praktik baik pemanfaatan Dana Desa serta penguatan narasi pembangunan desa melalui media video, khususnya dalam isu strategis ketahanan pangan.

Adapun penerima sertifikat penghargaan dari unsur pendamping desa meliputi: Diego S. Berutu, PLD Kota Denpasar, I Made Indrajaya, PLD Kabupaten Bangli, Ni Wayan Eka Weliantari, PD Kabupaten Jembrana, I Made Gunawan, PLD Kabupaten Tabanan, I Made Agus Suryandita, PD Kabupaten Badung, Gede Budi Astawa, PLD Kabupaten Buleleng, Ni Nyoman Yuliani, PLD Kabupaten Gianyar, I Gede Subita, PD Kabupaten Karangasem, I Ketut Sudirka, PLD Kabupaten Klungkung, Selain itu, sertifikat penghargaan juga diberikan kepada PIC Media yang berkontribusi dalam pembuatan video dokumenter Ketahanan Pangan, yaitu Ni Luh Surthy Wahyuni, PIC Media Kabupaten Jembrana dan I Gusti Ngurah Putu Widyaarta, PIC Media Kabupaten Gianyar

Sertifikat penghargaan diserahkan secara langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Badung, Komang Budhi Argawa, bersama Sekretaris Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, I Ngurah Made Arya Astawa, serta didampingi oleh I Kadek Suardika. Korprov Bali. Dalam kesempatan tersebut, Korprov TPP Prov Bali dalam arahannya  menyampaikan bahwa penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh pendamping desa dan tim media untuk terus meningkatkan peran dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta publikasi capaian pembangunan desa, khususnya melalui konten kreatif yang informatif dan inspiratif.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya TPP Provinsi Bali dalam memperkuat sinergi antara pendamping, pemerintah daerah, dan media desa untuk mendorong praktik baik pembangunan desa yang berdampak dan berkelanjutan

Penulis
Adi Parmadi

𝙏𝙋𝙋 𝘽𝙖𝙡𝙞 𝙂𝙚𝙡𝙖𝙧 𝙍𝙖𝙠𝙤𝙧 𝙋𝙧𝙤𝙫 𝙙𝙞 𝙋𝙪𝙨𝙥𝙚𝙢 𝘽𝙖𝙙𝙪𝙣𝙜, 𝙋𝙚𝙧𝙠𝙪𝙖𝙩 𝙎𝙞𝙣𝙚𝙧𝙜𝙞 𝙋𝙚𝙣𝙙𝙖𝙢𝙥𝙞𝙣𝙜𝙖𝙣 𝘿𝙚𝙨𝙖 𝟮𝟬𝟮𝟲

Badung, 6 Februari 2026. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Provinsi Bali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Provinsi pada Jumat (6/2/2026) bertempat di Gedung Kerta Gosana, Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Badung. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh TPP Provinsi Bali dari 9 kabupaten / kota sebagai upaya memperkuat sinergi dan konsolidasi  pendampingan desa tahun 2026.

Rakor dihadiri oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Badung, Sekretaris Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, perwakilan dari Bank Mandiri, BPJS Ketenagakerjaan, serta jajaran TPP Provinsi Bali. Kegiatan diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Mars Desa dan doa bersama. Selanjutnya Ketua Panitia Rakor, Mashor Efendi (TAPM Provinsi Bali) menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas bidang serta ucapan terima kasih atas dukungan dari Pemerintah Kabupaten Badung, Bank Mandiri & BPJS Ketenagakerjaan atas pelaksanaan kegiatan rakor ini.

Rakor secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Badung, Komang Budhi Argawa, yang hadir mewakili Bupati Badung. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya peran strategis TPP dalam memastikan pemanfaatan Dana Desa berjalan efektif, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat desa.

Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan dari Sekretaris Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, Si Ngurah Made  Arya Astawa, yang mewakili Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya integrasi data, penguatan perencanaan berbasis kebutuhan desa, serta peningkatan kualitas pendampingan di lapangan.

Sebelum sesi foto bersama, dilakukan penyerahan sertifikat penghargaan kepada Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) yang memberikan kontributif aktif dalam memfasilitasi desa dalam pembuatan video pemanfaatan Dana Desa Tahun 2025. Penghargaan juga diberikan kepada PIC Media Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Gianyar atas kontribusi dalam pembuatan video dokumenter ketahanan pangan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi dari BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Mandiri, yang membahas dukungan layanan dan program bagi TPP serta pemerintah desa. Selanjutnya, Setelah sesi ISOMA, Koordinator Provinsi (Korprov) Bali, I Kadek Suardika, memberikan pengarahan terkait penguatan peran TPP, disiplin pelaksanaan tugas, serta fokus pendampingan pada program prioritas desa melalui paparan materi arah pendampingan desa sebagai implementasi dari asta cita ke 6 Presiden Prabowo-Gibran dan  dilanjutkan dengan penyampaian materi teknis dari TAPM Provinsi Bali dari masing-masing bidang, sebagai bagian dari penyelarasan program dan strategi pendampingan tahun berjalan.

Rangkaian Rakor TPP Provinsi Bali ini secara resmi ditutup oleh Koordinator Provinsi Bali, menandai komitmen bersama seluruh unsur TPP untuk terus memperkuat pendampingan desa guna mewujudkan pembangunan desa yang lebih berkualitas, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Penulis
Adi Parmadi

𝙎𝘿𝙂𝙨 𝘿𝙚𝙨𝙖, 𝙅𝙖𝙣𝙩𝙪𝙣𝙜 𝙎𝙞𝙨𝙩𝙚𝙢 𝙄𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙨𝙞 𝘿𝙚𝙨𝙖

Di tengah tuntutan pembangunan desa yang berbasis data, Sistem Informasi Desa (SID) tidak lagi sekadar menjadi etalase data administratif. Melalui regulasi terbaru, Permendes 13/2025 tentang Pedoman Sistem Infrmasi Desa, SID kini diposisikan sebagai urat nadi pengambilan kebijakan desa, dengan Pendataan Desa berbasis SDGs Desa sebagai jantung utamanya.

Pendataan Desa dalam kerangka SDGs Desa bukan hanya kegiatan teknis mengisi formulir. Ia adalah proses strategis yang menentukan arah kebijakan desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi pembangunan. Pendataan SDGs Desa mencakup dimensi yang luas: kemiskinan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, ketahanan pangan, hingga kelembagaan desa. Ini menjadikan SDGs Desa sebagai potret utuh kondisi riil desa, bukan sekadar statistik administratif.

Pendataan Desa menandai pergeseran paradigma penting, desa tidak lagi membangun berdasarkan intuisi, tetapi berdasarkan data. Dalam konteks ini, SDGs Desa adalah kompas arah pembangunan, cermin kondisi sosial, dan fondasi kebijakan desa. Ke depan, kualitas pembangunan desa akan sangat ditentukan oleh satu hal seberapa serius desa mengelola data, dan seberapa berani desa menggunakan data untuk mengambil keputusan. Karena pada akhirnya, desa yang kuat bukan hanya desa yang punya anggaran besar, tetapi desa yang mengenal warganya melalui data yang akurat dan berpihak.

Penulis
Adi Parmadi

𝙋𝙈𝙆, 𝙆𝙪𝙣𝙘𝙞 𝙋𝙞𝙣𝙩𝙪 𝙋𝙚𝙣𝙮𝙖𝙡𝙪𝙧𝙖𝙣 𝘿𝙖𝙣𝙖 𝘿𝙚𝙨𝙖

Awal tahun selalu membawa harapan baru bagi desa. Program kerja telah disusun, dan semua desa di Bali sudah menetapkan APBDes 2026. Namun, di balik semua itu, ada satu dokumen yang ditunggu dan  yang sangat menentukan  yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Bagi sebagian orang, PMK mungkin hanya terlihat sebagai aturan teknis. Tapi bagi desa, PMK adalah kunci pintu. Tanpa PMK, pintu penyaluran Dana Desa tidak bisa dibuka.

Kapan Dana Desa Cair ?

PMK menjadi dasar hukum yang mengatur seluruh mekanisme penyaluran, mulai dari alokasi per desa, tahapan penyaluran, syarat salur, hingga prioritas penggunaan Dana Desa. Tanpa PMK, KPPN tidak dapat memproses pencairan, dan pemerintah daerah tidak memiliki dasar hukum untuk menyalurkan dana ke rekening desa. Dengan kata lain, sebaik apa pun perencanaan desa, sekuat apa pun komitmen pemerintah daerah, semuanya tetap harus menunggu satu dokumen ini.

PMK bukan hanya mengatur boleh atau tidak boleh. Lebih dari itu, PMK menentukan irama kerja desa. Ketika PMK terbit tepat waktu, maka Penyaluran Dana Desa bisa berjalan sesuai jadwal, Kegiatan pembangunan dapat dimulai lebih cepat, Penyerapan anggaran lebih merata sepanjang tahun dan  Risiko keterlambatan kegiatan dan SILPA dapat ditekan

Sebaliknya, ketika PMK terlambat, desa ikut tertahan. Program tertunda, kegiatan fisik menunggu, dan pelayanan masyarakat pun bisa terdampak. Dalam kondisi seperti ini, desa sering berada pada posisi serba sulit, kebutuhan mendesak ada, tetapi dasar hukum penyaluran belum tersedia.

Di sisi lain, PMK juga berfungsi sebagai penjaga akuntabilitas keuangan negara. Dengan PMK, setiap rupiah Dana Desa memiliki landasan hukum yang jelas, ke mana dialokasikan, untuk apa digunakan, dan bagaimana pertanggungjawabannya. Inilah yang membuat PMK menjadi instrumen penting dalam mencegah penyimpangan, mengurangi risiko temuan, serta memastikan bahwa Dana Desa benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

PMK, Kunci pintu penyaluran dana  Desa

Bagi desa, PMK bukan sekadar produk birokrasi pusat. PMK adalah kunci pintu yang membuka akses desa terhadap sumber daya pembangunan. Tanpa kunci ini, pintu tetap tertutup, meskipun desa sudah siap melangkah. Karena itu, menunggu PMK sejatinya bukan sekadar menunggu aturan. Ini adalah bagian dari menjaga tata kelola yang tertib, akuntabel, dan sesuai hukum.

Penutup

Dana Desa adalah nafas pembangunan desa. Namun, PMK adalah kunci yang memastikan nafas itu bisa mengalir. Tanpa PMK, Dana Desa tidak hanya tertunda secara administratif, tetapi juga berisiko secara hukum. Maka, ketika desa bertanya kapan Dana Desa cair, sesungguhnya yang sedang ditunggu bukan hanya transfer dana, tetapi terbitnya kunci yang membuka pintu pembangunan desa yakni  PMK.

Penulis
Adi Parmadi

𝘼𝙇𝙐𝙍 𝙋𝙀𝙉𝙀𝙏𝘼𝙋𝘼𝙉 𝙇𝙋𝙅 𝙍𝙀𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼𝙎𝙄 𝘼𝙋𝘽𝘿𝙀𝙎𝘼

Denpasar, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa (LPJ Realisasi APBDesa) sering menimbulkan pertanyaan mengenai tahapan pembahasannya, khususnya apakah harus didahului oleh Musyawarah Desa (Musdes) atau cukup melalui Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

Regulasi yang mengatur mengenai LPJ Realisasi APBDesa adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya Pasal 70, yang menyatakan bahwa: 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. 

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan: a. laporan keuangan, yang terdiri atas laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan; b. laporan realisasi kegiatan; dan c. daftar program sektoral, program daerah, serta program lainnya yang masuk ke Desa. 

Merujuk pada ketentuan Pasal 70 tersebut, dapat ditegaskan bahwa LPJ Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah BPD. 

Dengan demikian, tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur kewajiban penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes) khusus untuk pembahasan LPJ Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa. Mekanisme yang diwajibkan adalah pembahasan dan persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD. Sehingga Musyawarah Desa yang dilaksanakan merupakan Musyawarah Desa dalam rangka penyampaian Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa, yang berfungsi sebagai forum penyampaian informasi dan wujud akuntabilitas pemerintah desa kepada masyarakat. Musyawarah Desa tersebut tidak dimaksudkan sebagai forum pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa, karena pengesahan LPJ Realisasi APBDesa telah dilakukan melalui penetapan Peraturan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Adapun Musyawarah Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, khususnya Pasal 81, berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan desa, bukan secara khusus dengan penetapan LPJ Realisasi APBDesa. Pasal 81 mengatur bahwa:

(1) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa. 

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap semester, yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran berjalan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Musyawarah Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 berfokus pada pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa. Sementara itu, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa merupakan produk hukum desa yang penetapannya dilakukan melalui pembahasan dan kesepakatan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Setelah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa, LPJ Realisasi APBDesa selanjutnya disampaikan kepada masyarakat melalui Forum Musyawarah Desa dalam rangka sosialisasi Peraturan Desa tentang LPJ Realisasi APBDesa, dan kemudian disampaikan kepada Wali Kota Denpasar melalui Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Penulis: Kadek Agus Mahardika, S.Pi, M.Si. 

(TA PM Kota Denpasar)