Seminar Ilmiah “Pembangunan Desa dan Pengembangan Ekonomi Lokal”

Denpasar, Jumat  24 April 2026, pukul 09.00–13.00 WITA, bertempat di Ruang Rapat Senat Fakultas Pertanian Universitas Udayana (Kampus Sudirman). Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa Agribisnis, mahasiswa pascasarjana, serta dosen di lingkungan Prodi Agribisnis. Acara dibuka secara resmi oleh Koordinator Program Studi Agribisnis, Dr. Ni Luh Prima Kemala Dewi. Seminar menghadirkan narasumber Dr. I Dewa Made Darma Setiawan (TAPM Provinsi Bali), dengan moderator Dr. I Gede Setiawan Adi Putra, S.P., M.Si., yang memandu jalannya diskusi secara interaktif dan dinamis.

I Dewa Made Darma Setiawan dalam paparannya menjelaskan peran penting Tenaga Pendamping Profesional dalam mendukung pembangunan desa, serta menguraikan pengertian dan ruang lingkup pembangunan desa secara komprehensif. Selain itu, dibahas pula strategi pengembangan ekonomi lokal/desa dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai motor penggerak utama ekonomi desa. Keberadaan koperasi desa juga disinggung sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Seminar ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam kepada peserta mengenai pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam mendorong pembangunan desa dan pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing. Diakhir seminar, dihadiahkan  2 buah buku kepada narasumber yang diserahkan langsung oleh Koordinator Program Studi Agibisnis, karya   Prof. Dr. Dewa Putu Oka Suardi, dan Prof Dr. Gede Pitana.

Darma Setiawan

Indeks Desa "Mengukur Kemajuan Desa Secara Komprehensif"

Pembangunan desa kini  tidak lagi diukur hanya dari jalan yang dibangun, gedung yang berdiri, atau besarnya anggaran yang terserap. Kemajuan desa membutuhkan ukuran yang lebih utuh, menyentuh kualitas hidup masyarakat, daya saing ekonomi, kelestarian lingkungan, hingga kemampuan pemerintah desa dalam melayani warganya. Di sinilah Indeks Desa hadir sebagai indikator tunggal untuk mengukur capaian pembangunan desa di Indonesia.

Mulai tahun 2025, Indeks Desa hadir dengan kerangka kerja baru yang lebih komprehensif. Pengukuran tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menilai kualitas hidup masyarakat desa dari berbagai sisi, mulai dari layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas hingga tata kelola pemerintahan desa.

Dalam kebijakan nasional, Indeks Desa diposisikan sebagai instrumen penting dalam RPJMN 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Hasil pengukuran ini digunakan sebagai dasar penghitungan Alokasi Dana Desa, sekaligus menjadi alat evaluasi kinerja pembangunan desa setiap tahunnya.

Pelaksanaan Indeks Desa 2026, dilakukan secara detail dan melibatkan berbagai unsur di desa. Tercatat terdapat 466 isian kuisioner Indeks Desa serta 1.445 isian kuisioner Isu Desa dan Perdesaan yang menjadi sumber data utama. Jumlah ini menunjukkan bahwa pengukuran dilakukan secara serius dengan pendekatan berbasis fakta lapangan. Selain kuisioner utama, tersedia pula Template Indeks Desa yang memuat data pendukung seperti Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Sementara pada Template Isu Desa, pengumpulan informasi menyasar persoalan strategis seperti Petugas Desa dan LKD, Musyawarah Desa, KPM Posyandu, RT belum berlistrik, BUM Desa dan BUM Desa Bersama, hingga data Pekerja Migran Indonesia.

Melalui pendekatan tersebut, Indeks Desa bukan hanya sekadar angka statistik, tetapi menjadi arah pembangunan desa, membantu pemerintah pusat, daerah, dan desa menentukan langkah prioritas. Desa dapat mengetahui capaian, mengenali kelemahan, dan menyusun strategi percepatan pembangunan secara terarah. Karena desa maju bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi tentang masyarakat yang sehat, sejahtera, berdaya saing, dan hidup dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Adi Parmadi

Tingkatkan Kapasitas KPM & Admin Desa , DPMD PDKB Klungkung Gelar Pelatihan eHDW

Klungkung. Guna meningkatkan kapasitas KPM & Admin Desa dalam pemetaan, pendataan sasaran, pemantauan, dan pelaporan melalui aplikasi eHDW, DPMDPDKB Kabupaten Klungkung menggelar Pelatihan Kader Pembangunan Manusia (KPM), Senin (27/4/2026). Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 08.30 WITA  dilaksanakan di Ruang Rapat Praja Mandala dan diikuti oleh KPM dan admin desa dari 3 Kecamatan di Kabupaten Klungkung.

Pelatihan dibuka langsung oleh Ibu Luh De Ariani, SE ( JF PSM ), mewakili Kepala DPMDPDKB Kabupaten Klungkung. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman peserta terhadap penggunaan aplikasi eHDW, khususnya dalam mendukung pemetaan, pendataan, serta pemantauan sasaran pembangunan manusia di desa. Disampaikan juga agar pelayanan yang diberikan desa kepada sasaran sinergi dengan pelaporan pada eHDW.

Materi inti pelatihan selanjutnya disampaikan oleh Made Adi Parmadi selaku PIC Sosial Budaya/TAPM Provinsi Bali. Dalam paparannya, setelah penyampaian capaian konvergensi stunting triwulan pertama di kabupaten klungkung, dilanjutkan dengan penjelasan tugas KPM dan Admin Desa  dalam pemetaan, pendataan, validasi data, hingga pemantauan konvergensi stunting dalam aplikasi eHDW. Dalam paparan materi juga diisi simulasi penggunaan aplikasi eHDW sebagai bentuk praktik langsung agar lebih memahami teknis operasional di lapangan.

Suasana pelatihan berlangsung interaktif. Setelah simulasi dan pemutakhiran user dan password admin desa dan KPM, kemudian dilanjutkan dengan praktek langsung melalui  aplikasi yang diselingi sesi tanya jawab. Sejumlah peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan kendala dan meminta penjelasan teknis terkait pelaksanaan di desa.

Pada penutupan, Luh De Ariani, SE ( JF PSM) kembali menegaskan agar seluruh materi yang telah diberikan tidak berhenti di ruang pelatihan, namun benar-benar diaplikasikan di masing-masing desa dan jika ada kendala agar selalu berkoordinasi dengan pendamping di kab Klungkung.  Melalui pelatihan ini, diharapkan peran KPM semakin optimal dalam mendukung percepatan pembangunan manusia, pencegahan stunting, serta penguatan kualitas data desa  sehingga skor konvergensi desa triwulan kedua ada peningkatan.

Adi Parmadi

TPP Kerja Berdampak, Publikasi Desa Jadi Kunci Membangun Citra Positif Desa

Agenda Bidang Media tahun 2026 menegaskan komitmen Tenaga Pendamping Profesional (TPP) untuk menghadirkan kerja pendampingan yang lebih berdampak melalui peningkatan kualitas dan kuantitas layanan kepada desa. Salah satu fokus utama diarahkan pada pengelolaan media sebagai sarana publikasi keberhasilan pembangunan desa secara luas dan berkelanjutan.

Melalui langkah ini, TPP didorong aktif memfasilitasi pemerintah desa dalam membuat dan mempublikasikan berbagai informasi strategis. Mulai dari penggunaan Dana Desa, perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga aktivitas dan kemajuan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), seluruh capaian desa diharapkan dapat tersampaikan kepada masyarakat secara terbuka dan informatif. 

Berita yang telah diterbitkan melalui website/blogspot desa  agar direpost ke blogspot milik TPP. Selanjutnya, informasi tersebut disebarluaskan kembali melalui akun media sosial masing-masing pendamping seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X dengan selalu mencantumkan mention   dan hastag berupa @BpsdmKemendesa @DesaPesonaNusantara @KaryadesaBerdaya,  #TPPKerjaBerdampak #BangunDesaBangunIndonesia sehingga jangkauan informasi semakin luas dan mampu membangun citra positif desa. Jadi “Kerja-kerja desa harus terlihat. Ketika pembangunan berjalan baik, masyarakat juga perlu mengetahui capaian tersebut melalui media yang dikelola secara positif dan konsisten.

TPP diharapkan tidak hanya menjadi pendamping administratif, tetapi juga motor penggerak informasi desa yang produktif, kreatif, dan adaptif sehingga berdampak bagi masyarakat. Dengan keberadaan pendamping yang memenuhi aspek kualitas dan kuantitas (TPP Kerja Berdampak), melalui kerja nyata maka akan terlihat hasilnya dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

@Bpsdm Kemendesa 
@DesaPesona Nusantara 
@Karyadesa Berdaya 
#TPPKerjaBerdampak  
#BangunDesaBangunIndonesia

Adi Parmadi

Rakor TPP Kota Denpasar, tekankan aspek kualitas dan kuantitas pendampingan

Denpasar, Seluruh Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kota Denpasar mengikuti rapat koordinasi (Rakor) yang digelar di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Denpasar, Jumat (24/4/2026). Kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat kinerja pendamping desa dalam mengawal berbagai agenda strategis pembangunan desa.

Rakor dibuka oleh Koordinator Kota (Korkot) I Ketut Suardana yang menekankan pentingnya soliditas tim serta peningkatan kualitas kerja pendamping di lapangan. Menurutnya, TPP memiliki peran sentral dalam memastikan program pembangunan desa berjalan tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Usai pembukaan, Koordinator Provinsi (Korprov) Kadek Suardika menyampaikan arahan terkait pentingnya keberadaan pendamping yang memenuhi aspek kualitas dan kuantitas. Ia menegaskan bahwa tantangan pembangunan desa saat ini membutuhkan pendamping yang kompeten, adaptif, serta mampu bekerja dalam tim yang kompak. “Pendamping harus hadir dengan kapasitas yang baik, jumlah yang memadai, dan menjaga kekompakan tim agar setiap target pendampingan bisa tercapai optimal,” tegasnya dalam rakor.

Sesi berikutnya diisi penguatan kapasitas oleh TAPM Provinsi Adi Parmadi. Dalam paparannya, ia menyoroti pentingnya pengelolaan media sebagai sarana publikasi keberhasilan desa. TPP didorong aktif memfasilitasi pemerintah desa dalam menyusun berita terkait penggunaan Dana Desa, perkembangan BUMDes, serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Tidak hanya itu, berita yang telah diterbitkan desa juga diminta direpost ke blogspot TPP, kemudian disebarluaskan kembali melalui akun media sosial masing-masing pendamping seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X. “Kerja-kerja desa harus  terlihat. Ketika pembangunan berjalan baik, masyarakat juga perlu mengetahui capaian tersebut melalui media yang dikelola secara positif dan konsisten,” ujarnya.

Selain isu media desa, rakor juga menegaskan kembali peran TPP dalam pemantauan konvergensi stunting melalui aplikasi eHDW, percepatan pemeringkatan BUMDes, progres penyaluran Dana Desa 2026 beserta pemanfaatannya, serta persiapan pemutakhiran Indeks Desa. Yang diselingi dengan beberapa pertanyaan dari pendamping. Setelah itu, masing-masing TA Kabupaten menyampaikan progres, hambatan, dan rencana tindak lanjut sesuai bidang yang diampu.

Rakor kemudian ditutup oleh Korkot Ketut Suardana dengan menegaskan kembali poin-poin hasil rapat sebagai pedoman bersama. Ia berharap seluruh TPP Kota Denpasar semakin solid, responsif, dan mampu menghadirkan kerja TPP berdampak  untuk desa berdaya di Kota Denpasar

Adi Parmadi

Semangat Kartini Menginspirasi TPP, Menggerakkan Pendampingan untuk Desa Berdaya

 

Hari Kartini bukan sekadar mengenang sosok Raden Ajeng Kartini sebagai pelopor kebangkitan perempuan Indonesia. Peringatan setiap 21 April menjadi momentum untuk melanjutkan nilai perjuangannya melalui karya nyata, pengabdian, dan keberanian membawa perubahan di tengah masyarakat.

Semangat Kartini hari ini hidup dalam berbagai peran perempuan Indonesia, termasuk para Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Bali  hadir di tengah desa sebagai mitra pembangunan. Dengan dedikasi dan kerja nyata, TPP mendampingi pemerintah desa serta masyarakat dalam memperkuat tata kelola, mendorong pemberdayaan ekonomi, meningkatkan kualitas layanan sosial dasar, hingga memastikan pembangunan berjalan partisipatif dan tepat sasaran.

Di balik berbagai capaian desa, ada kerja pendampingan yang sering berjalan senyap namun berdampak besar. TPP hadir membantu desa menyusun perencanaan, mengawal pemanfaatan dana desa, mendorong inovasi lokal, serta memperkuat kapasitas masyarakat agar semakin mandiri dan berdaya saing. Langkah-langkah tersebut menjadi wujud nyata semangat Kartini: membuka jalan, memberi harapan, dan menghadirkan kemajuan.

Hari Kartini menjadi pengingat bahwa perjuangan tidak selalu hadir lewat panggung besar, tetapi juga melalui kerja tulus mendampingi masyarakat dari hari ke hari. Semangat itulah yang menjadikan desa semakin kuat, mandiri, dan berdaya.

Selamat Hari Kartini. Terus bersinar, terus menginspirasi, dan terus bergerak bersama membangun desa Indonesia yang maju.

Adi Parmadi

DPMD Kab Buleleng gelar Sosialisasi/ Bimtek eHDW, Fokus Percepatan Data Konvergensi Stunting

Dinas PMD kabupaten Buleleng bersama Tenaga Pendamping Profesional (TPP) menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) aplikasi eHDW yang diikuti Kader Pembangunan Manusia (KPM), admin desa, serta TPP se-Kabupaten Buleleng, Selasa (21/4/2026) melalui Zoom Meeting untuk percepatan pendataan konvergensi stunting desa.

Kegiatan dipandu oleh host Made Ananda selaku PIC Sosbud TAPM Kabupaten Buleleng. Dilanjutkan Setelah penyampaian agenda,  Bimtek dibuka oleh Made Ariana mewakili Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng. Dalam arahannya, Made Ariana menekankan pentingnya pemahaman teknis aplikasi eHDW bagi seluruh peserta khususnya KPM sebagai ujung tombak pendataan di desa. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya integritas data serta kolaborasi antar unsur di desa agar intervensi penanganan stunting berjalan tepat sasaran. “Peserta, khususnya KPM, harus memahami teknis aplikasi eHDW, menjaga kualitas data, dan membangun kolaborasi dengan admin desa maupun pendamping desa,” tegasnya.

Usai pembukaan, materi pertama disampaikan oleh I Made Adi Parmadi selaku PIC Sosbud TAPM Provinsi Bali. Dalam paparannya, ia menjelaskan mekanisme pendataan dan pemantauan melalui aplikasi eHDW sebagai instrumen penting dalam memonitor capaian konvergensi stunting di tingkat desa. Ia menegaskan, setelah proses pendataan dilakukan oleh KPM, data harus segera divalidasi oleh admin desa. Langkah ini dinilai penting agar skor konvergensi stunting desa dapat terpublikasi dan dipantau bersama oleh seluruh pihak terkait. “Validasi data menjadi kunci. Jika data sudah tervalidasi, maka skor konvergensi desa akan muncul dan bisa menjadi dasar evaluasi bersama,” ujarnya.

Materi kedua kembali disampaikan oleh Made Ariana dengan memberikan umpan balik terhadap progres capaian konvergensi stunting masing-masing desa di Kabupaten Buleleng. Dalam sesi ini, peserta juga diajak mencermati posisi capaian desa sekaligus langkah percepatan yang perlu dilakukan.

Diskusi dipandu oleh host dengan membaca beberapa pertanyaan dari ruang chat dengan berbagai pertanyaan dari peserta seputar kendala teknis penginputan data, validasi, hingga strategi meningkatkan capaian indikator desa.

Kegiatan kemudian ditutup dengan penyampaian Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) oleh made Ananda. Ia berharap hasil bimtek segera ditindaklanjuti di masing-masing desa sehingga pemanfaatan aplikasi eHDW semakin optimal dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Buleleng.

Adi Parmadi