Pemeringkatan BUMDes, Pengelolaan Media dan eHDW Fokus Utama Rakor Kabupaten Badung

Badung, 17 April 2026,  Pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengelolaan media, serta pemantauan aplikasi eHDW menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Badung yang digelar di ruang rapat kadis PMD Kabupaten Badung. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh TPP se-Kabupaten Badung sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas pendamping desa.

Rakor dibuka oleh Koordinator Kabupaten (Korkab) Badung, Made Dana, yang dalam arahannya menekankan pentingnya soliditas pendamping desa dalam menjawab tantangan pembangunan desa yang semakin dinamis. Ia juga mendorong seluruh TPP untuk terus meningkatkan kualitas pendampingan, khususnya pada pemeringkatan Bumdes/Bumdesma, pengelolaan media  informasi, dan pemantauan konvergensi stunting.

Agenda pertama diisi dengan peningkatan kapasitas terkait pemeringkatan BUMDes yang disampaikan oleh Darma Setiawan, PIC BUMDes Provinsi serta Pic Bumdes kab made Dana. Materi disampaikan secara aplikatif dan diselingi praktik langsung, sehingga peserta dapat memahami teknis penilaian dan indikator pemeringkatan.

Selanjutnya, sesi kedua Adi Parmadi, PIC Pengelolaan data dan informasi serta Pengembangan Sosbud Provinsi, yang menyampaikan materi mengenai pengelolaan media desa dan aplikasi eHDW. Dalam paparannya ditegaskan agenda pengelolaan media tahun 2026 sebagai sarana publikasi pembangunan desa, transparansi informasi, serta penguatan citra positif desa di ruang digital.

Selain itu, Adi Parmadi bersama I Gusti Ngurah Anom Putra selaku Pic Sosbud Kab, peserta  diberikan penguatan terkait pemantauan konvergensi percepatan penurunan stunting melalui aplikasi eHDW. Pendamping desa diminta aktif memfasilitasi pemerintah desa dalam pemutakhiran data, koordinasi lintas sektor, serta memastikan intervensi stunting berjalan tepat sasaran.

Suasana rakor berlangsung interaktif melalui sesi diskusi, tanya jawab, dan berbagi pengalaman lapangan antarpendamping. Berbagai persoalan teknis yang dihadapi di desa dibahas bersama guna menemukan solusi yang efektif dan cepat.

Kegiatan ditutup oleh Korkab Made Dana. Ia berharap hasil rakor ini segera diterjemahkan dalam aksi nyata di lapangan sehingga pendampingan desa di Kabupaten Badung semakin berdampak, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa.

Adi Parmadi

Perkuat TPP, Rakor Bangli Fokus pada Pemeringkatan BUMDes, Pengelolaan Media, dan eHDW

 

Upaya memperkuat kapasitas Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dilakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Kabupaten Bangli yang digelar di ruang rapat Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bangli, kamis 16 april 2026. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh TPP se-Kabupaten Bangli dengan fokus utama pada pemeringkatan BUMDes, pengelolaan media desa, serta pemanfaatan aplikasi eHDW dalam pemantauan konvergensi stunting.

Rakor dibuka oleh Koordinator Kabupaten (Korkab) Rai Nurati yang dalam arahannya menegaskan pentingnya peran  TPP dalam memfasilitasi desa dalam percepatan pemeringkatan bumdes, pengelolaan media desa dan pemantauan konvergensi.

Darma Setiawan selaku PIC BUMDes Provinsi mengawali penyampaian kendala yang sering muncul dalam pemeringkatan Bumdes selanjutkan Pic Bumdes kab menyampaikan capaian pemeringkatan kab bangli

Selanjutnya, peserta mendapatkan materi terkait pengelolaan media desa dan penggunaan aplikasi eHDW yang disampaikan oleh PIC Provinsi, Adi Parmadi. Dalam pemaparannya, ditegaskan agenda pengelolaan media desa tahun 2026 sebagai instrumen transparansi dan publikasi pembangunan desa. Selain itu, disoroti pula pentingnya optimalisasi aplikasi eHDW sebagai alat pemantauan konvergensi stunting, termasuk peran aktif TPP dalam memfasilitasi desa dalam pemutakhiran data dan tindak lanjut intervensi.

Diskusi interaktif turut mewarnai kegiatan, di mana para peserta menyampaikan berbagai kendala dan masalah di desa. Rakor kemudian ditutup dengan penyampaian rencana kerja tindak lanjut oleh Korkab  sebagai langkah konkret dalam memastikan hasil koordinasi dapat segera diimplementasikan di tingkat desa.

Adi Parmadi

TPP Kerja berdampak, Membaca Pasal 161 PP 16 Tahun 2026

Perubahan kebijakan desa terus bergerak dinamis. Salah satu penegasan penting dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 adalah hadirnya Tenaga Pendamping Profesional (TPP), khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 161. Ketentuan ini bukan sekadar penyesuaian administratif, tetapi menjadi penanda transformasi peran pendamping desa di era baru tata kelola pembangunan berbasis data, akuntabilitas, dan dampak.

Pasal 161 dalam regulasi tersebut mengatur penguatan peran TPP dari tenaga pendamping lokal desa, pendamping desa, pendamping teknis dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang sebelumnya lebih bersifat administratif menjadi pendamping strategis yang berkontribusi langsung terhadap kualitas pembangunan dan tata kelola desa.

Tenaga Pendamping Profesional (TPP) bertugas mendampingi desa secara menyeluruh mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan, sekaligus memastikan program berjalan efektif, transparan, dan akuntabel; TPP juga berperan mendorong pemanfaatan data desa, mendukung digitalisasi melalui media informasi desa, serta menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan riil masyarakat agar pembangunan desa benar-benar berdampak

Transformasi ini menempatkan TPP tidak lagi sebagai pelengkap program, melainkan sebagai aktor kunci dalam memastikan pembangunan desa berjalan efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Pendamping desa kini dituntut adaptif, inovatif, serta mampu mengawal desa dalam menghadapi era digital dan tuntutan transparansi publik  mewujudkan desa berdaya 

Adi Parmadi

100% Desa di Bali Memiliki Website/Blogspot Desa, Dukung Transparansi PP 16/2026

 

Komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel terus diperkuat melalui regulasi terbaru. Salah satunya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026, khususnya Pasal 129, yang menegaskan kewajiban penyampaian informasi kepada masyarakat secara terbuka.

Di tingkat desa, implementasi aturan ini mulai terlihat melalui berbagai upaya penyampaian informasi kepada masyarakat. Pemerintah desa kini didorong untuk lebih aktif mempublikasikan data dan kegiatan, seperti APBDes, realisasi penggunaan dana desa, hingga progres pembangunan. Penyampaian informasi tidak lagi terbatas pada papan pengumuman atau forum musyawarah, tetapi juga memanfaatkan media digital seperti website desa, blogspot, dan media sosial.

Pic Pengelolaan data & Informasi Bali, Made Adi Parmadi  dalam Rakor kabupaten Karangasem Rabo 15 April 2026, menyampaikan untuk mendukung penyampaian informasi  kepada masyarakat disamping menggunakan papan informasi juga memanfaatkan media digital seperti website desa, blogspot desa dan media sosial lainnya, ditegaskan sampai saat ini semua desa di Bali sudah memiliki papan informasi sebagai media konvensional dan juga website desa /blogspot desa   serta media sosial desa seperti Facebook, Istagram,Tiktok, Tweter & WAG

Dengan diberlakukannya Pasal 129 PP Nomor 16 Tahun 2026, diharapkan praktik keterbukaan informasi semakin mengakar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi budaya kerja yang mampu mendorong pemerintahan yang lebih responsif, partisipatif, dan dipercaya masyarakat.

Adi Parmadi

Rakor Kabupaten Karangasem, Tingkatkan Kapasitas TPP dalam Pengelolaan Data & Informasi serta eHDW

 

Karangasem, 15 April 2026. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Karangasem mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Kabupaten yang dirangkaikan dengan peningkatan kapasitas, bertempat di Pondok Salam Jerman, Karangasem, Rabu (15/4/2026).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Koordinator Kabupaten (Korkab) Karangasem, I Ketut Sugiarta. Dalam arahannya, Korkab menekankan pentingnya penguatan kapasitas pendamping desa dalam menjawab tantangan pengelolaan data, informasi, serta optimalisasi peran pendamping dalam mendukung pembangunan desa berbasis data.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan sesi peningkatan kapasitas yang disampaikan oleh Made Adi Parmadi ( TAPM Prov )  Materi yang dibawakan berfokus pada pengelolaan data dan informasi desa, khususnya dalam pengelolaan blogspot desa dan website sebagai media publikasi. Dalam paparannya, disampaikan bahwa desa perlu difasilitasi untuk secara aktif membuat konten terkait penggunaan Dana Desa, baik dalam bidang pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pendamping desa juga didorong untuk melakukan repos (publikasi ulang) berita-berita desa ke blogspot kecamatan serta share media social TPP seperti Facebook, Istagram & Tiktok sebagai bentuk integrasi informasi dan perluasan jangkauan publikasi.

Tidak hanya itu, peningkatan kapasitas juga menyasar bidang pengembangan sosial budaya, khususnya terkait penggunaan aplikasi eHDW (electronic Human Development Worker). Pendamping desa diharapkan mampu melakukan pemantauan terhadap progres pendataan yang dilakukan oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM), sekaligus memberikan fasilitasi yang dibutuhkan agar proses pendataan berjalan optimal dan akurat.

Setelah sesi peningkatan kapasitas, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian progres dan kendala oleh masing-masing PIC Kabupaten sesuai dengan bidang yang diampu seperti pemeringkatan Bumdes/Bumdesma, Peningkatan Kapasitas dan Dana Desa.. Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai masukan dan solusi yang disampaikan guna meningkatkan efektivitas pendampingan di lapangan.

Sebelum ditutup dilanjutkan dengan penyampaian progres , kendala dan rencana kerja dan target capaian dari masing masing Korcam. Kegiatan rakor diakhiri oleh  Korkab dengan  memberikan penegasan terhadap hasil diskusi serta langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh seluruh TPP. Kegiatan Rakor Kabupaten pun ditutup dengan harapan agar seluruh pendamping semakin optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi, sehingga kerja kerja pendamping berdampak dan Desa Berdaya.

Penulis
Adi Parmadi

Kolaborasi KPM dan Budaya Bali Perkuat Penanganan Stunting Berbasis eHDW

Upaya percepatan penanganan stunting di tingkat desa melalui kolaborasi antara Kader Pembangunan Manusia (KPM) dengan sistem pemantauan berbasis aplikasi eHDW (electronic Human Development Worker) dan kearifan lokal bali,  merupakan perpaduan harmonis mengawal kehidupan manusia mulai dari dalam kandungan.

Di lapangan, KPM berperan aktif melakukan pendataan, pemantauan, sekaligus edukasi kepada sasaran prioritas, mulai dari ibu hamil hingga balita usia 59 bulan. Setiap perkembangan dicatat dalam aplikasi eHDW, yang kemudian dipantau secara berjenjang oleh admin di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Dengan sistem ini, tidak hanya memastikan data lebih akurat, tetapi juga mempercepat intervensi ketika ditemukan risiko stunting.

Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung di tingkat desa sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat, dengan dukungan penuh sistem digital yang terintegrasi lintas wilayah. Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan, mengikuti tahapan penting dalam siklus kehidupan masyarakat Bali yang terangkum dalam rangkaian upacara Manusa Yadnya.

Pada masa kehamilan, tepatnya usia 5 hingga 7 bulan, masyarakat Bali melaksanakan upacara magedong-gedongan. Momentum ini dimanfaatkan KPM untuk memastikan ibu hamil telah terdata, mendapatkan asupan gizi yang cukup, serta rutin memeriksakan kehamilannya ke fasilitas kesehatan.

Memasuki fase kelahiran hingga 12 hari pertama, yang dikenal dengan kepus puser dan tutug kambuhan, KPM melakukan pemantauan intensif terhadap kondisi bayi, termasuk berat badan lahir, pelaksanaan inisiasi menyusu dini (IMD), serta pemberian ASI eksklusif.  Selanjutnya, pada usia 42 hari melalui upacara ngelepas hawon, KPM kembali menguatkan edukasi kepada keluarga terkait pola asuh dan pemenuhan gizi bayi. Pemantauan berlanjut saat bayi memasuki usia tiga bulan Bali atau 105 hari melalui upacara tiga bulanan, di mana pengukuran tumbuh kembang dilakukan untuk mendeteksi dini potensi stunting. Puncaknya, saat bayi berusia 6 bulan atau 210 hari yang ditandai dengan otonan pertama, KPM melakukan evaluasi status gizi sekaligus mendampingi keluarga dalam pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang tepat. Seluruh proses ini tercatat dalam eHDW dan dapat dipantau secara real time oleh berbagai tingkatan, sehingga langkah penanganan dapat segera dilakukan jika ditemukan indikasi risiko.

Skor Konvergensi stunting Desa melalui dashboard eHDW pertgl 14 april 2026 atas pendataan yang dilakukan oleh KPM, dapat dilakukan pemantauan oleh TPP melalui admin kecamatan, kabupaten dan provinsi , dimana nilai konvergensi stunting tingkat provinsi bali  mencapai 85,39% dengan capaian tertinggi ada di desa Mundeh kauh kecamatan Selemadeg barat kabupaten tabanan.

Pendekatan ini menjadi bukti bahwa penanganan stunting tidak hanya soal intervensi kesehatan, tetapi juga tentang bagaimana mengintegrasikan budaya sebagai kekuatan sosial. Dengan menggabungkan peran KPM, dukungan sistem eHDW, serta nilai-nilai luhur upacara manusa yadnya dalam tradisi Hindu Bali 

Penulis
Adi Parmadi

Strategi Optimalisasi Line of Command dalam Bermedia Sosial

Melalui zoom meeting bidang pengelolaan data dan informasi, jumat 10 april 2026 tentang merumuskan strategi optimalisasi pemanfaatan media sosial, kita diingatkan kembali tentang line of command : menggerakan jejaring media social untuk viralitas cepat.

Di era digital saat ini, media sosial bukan sekadar alat komunikasi, tetapi telah menjadi instrumen strategis dalam penyebaran informasi, pembentukan opini publik, hingga penguatan citra kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang terstruktur melalui penerapan line of command (rantai komando) yang jelas dan efektif.

Line of command dalam konteks media sosial adalah alur koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang terstruktur mulai dari tingkat perencana konten, pengelola akun, hingga penanggung jawab kebijakan. Sehingga  penyebaran pesan memiliki jalur terorganisir dari satu sumber ke berbagai saluran, memastikan konsistensi dan kecepatan distribusi.

Sebagai contoh bagaimana  informasi tentang tentang Bumdes , pemahaman positip tentang Koperasi Desa Merah Putih  yang disampaikan oleh pusat dalam hal ini Kementerian Desa sampai ke masyarakat paling bawah sehingga informasi yang diterima  tidak  sampai bias.

Implementasinya dalam konteks pemerintahan desa atau organisasi lokal, line of command bisa dimulai dari  Tingkat desa (admin website/blogspot/media sosial desa), Koordinasi dengan kecamatan/kabupaten, Sinkronisasi dengan kebijakan provinsi atau pusat. Dengan pola ini, informasi dari pusat dapat diterjemahkan secara tepat hingga ke masyarakat.

Ditingkat TPP, bagaimana pendamping merespon cepat terhadap platform sosmed Facebook, Istagram dan Tiktok Karya Desa Berdaya , Tweeter, Platform Kementerian dan Platform TPP.

Optimalisasi line of command dalam bermedia sosial bukan hanya soal struktur, tetapi juga tentang komitmen untuk membangun komunikasi yang profesional, transparan, dan terpercaya. Dengan strategi yang tepat, media sosial dapat menjadi alat yang sangat kuat dalam mendukung pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Penulis
Adi Parmadi