Inovasi Pic Pembangunan Bali, SiDD untuk Monitoring Penggunaan Dan Desa

https://danadesa.vercel.app/

Sistem Dana Desa (SiDD) merupakan aplikasi berbasis web sebagai inovasi dari PIC Pembangunan Provinsi Bali sebagai upaya mempermudah proses pelaporan penggunaan Dana Desa Tahun 2026 oleh para pendamping desa. Kehadiran aplikasi ini menjadi solusi sementara sembari menunggu aplikasi Monev DD. SiDD hadir untuk menjawab kebutuhan pelaporan yang lebih cepat, tertata, dan mudah diakses sehingga proses monitoring penggunaan Dana Desa dapat dilakukan secara lebih efektif.

Dalam pengembangannya, Adi Parmadi selaku pic pembangunan prov bali, menyampaikan SiDD memanfaatkan layanan Vercel App sebagai media hosting dan deployment aplikasi berbasis web. Penggunaan Vercel memberikan kemudahan dalam proses publikasi aplikasi agar dapat diakses secara online dengan lebih stabil, cepat, dan responsif. Selain itu, Vercel mendukung pembaruan sistem secara lebih praktis sehingga pengembang dapat melakukan perbaikan maupun penambahan fitur tanpa proses yang rumit. Pemanfaatan teknologi ini menunjukkan bahwa digitalisasi pendampingan desa mulai diarahkan pada penggunaan platform modern yang ringan, efisien, dan mudah diakses oleh pengguna di berbagai wilayah.

Dalam aplikatifnya, akan diuji coba terlebih dahulu oleh beberapa pendamping dengan login menggunakan user dan password yang telah ditetapkan oleh admin. Kemudian memilih desa dampingannya untuk melakukan  input kegiatan yang bersumber dari Dana Desa dalam APBDes. Selain itu, aplikasi juga dilengkapi menu edit untuk melakukan pembaruan progres kegiatan, baik progres fisik maupun progres keuangan secara berkala. Disediakan pula menu download untuk mengunduh hasil input penggunaan Dana Desa pada masing-masing desa dalam format Excel. Berdasarkan hasil unduhan tersebut, Tenaga Ahli Kabupaten maupun Provinsi dapat melakukan analisa secara lebih mudah guna mengetahui jenis kegiatan, progres anggaran, serta capaian fisik penggunaan Dana Desa di tingkat kabupaten maupun provinsi.

Diakhir penjelasannya disampaikan, SiDD menjadi salah satu aplikasi  dalam mendukung digitalisasi pelaporan Dana Desa di Provinsi Bali. Kehadiran aplikasi ini tidak hanya mempermudah kerja pendamping desa, tetapi juga memperkuat proses monitoring dan analisa penggunaan Dana Desa secara berjenjang di tingkat kabupaten maupun provinsi. Dengan sistem yang lebih terstruktur dan berbasis digital, diharapkan pengelolaan Dana Desa menjadi semakin transparan, akuntabel, serta mampu mendukung percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan

Adi Parmadi

Kerjasama BUM Desa, TPS3R, dan Petani di Desa

Kunjungan ke beberapa Desa di Kabupaten Tabanan dan Kota Denpasar, dimaksudkan untuk melakukan penjajagan kerjasama saling menguntungkan antara BUM Desa, TPS3R, dan petani. kerjasama ini  merupakan model integrasi ekonomi desa berbasis potensi lokal yang menghubungkan sektor pertanian, pengelolaan sampah, dan penguatan usaha desa. Kolaborasi ini tidak hanya menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan dan ketahanan pangan desa.

Tujuan Kerjasama :

1. Meningkatkan pendapatan petani melalui sistem pertanian sehat/organik.
2. Mengembangkan unit usaha BUM Desa sebagai penggerak ekonomi lokal.
3. Menciptakan produk unggulan desa (beras sehat/organik).
4. Memperkuat ekonomi desa berbasis pertanian berkelanjutan.
5. Membangun rantai nilai dari produksi hingga pemasaran di tingkat desa.

Kerangka Kerjasama
Kerjasama ini menggunakan pola kemitraan produksi dan pemasaran dengan alur sebagai berikut:

• Pemerintah Desa berperan sebagai fasilitator kebijakan dan dukungan program.
• BUM Desa menjadi offtaker (pembeli hasil panen), pengelola usaha, serta penghubung ke pasar.
• TPS3R menyediakan pupuk organik hasil pengolahan sampah desa untuk mendukung pertanian regeneratif.
• Petani (Anggota Subak) memproduksi padi sehat atau padi organik dengan pendekatan pertanian berkelanjutan.

Alur bisnisnya: Petani → Produksi padi sehat → BUM Desa membeli gabah → Proses penggilingan & pengemasan → Produk beras sehat → Dipasarkan oleh BUM Desa ke masyarakat, pasar desa, sekolah, dan jaringan lainnya.

Dampak yang Diharapkan

1. Terbentuknya ekosistem ekonomi desa yang berkelanjutan
2. Pengurangan sampah melalui pemanfaatan menjadi pupuk organik
3. Peningkatan nilai tambah produk pertanian
4. Kemandirian desa dalam pangan dan ekonomi

Oleh : I Dewa Made Darma Setiawan

Sorotan Lensa PLD Pupuan, Kegiatan Sanitasi Pemukiman dari Dana Desa 2026

Adi Pranata PLD Kec Pupuan Kab Tabanan Bali melaporkan bersama pemerintah desa melakukan monitoring dan opname pelaksanaan kegiatan peningkatan sanitasi permukiman di Banjar Mertesari, Desa Pujungan. Kegiatan peningkatan sanitasi pemukiman ini dilaksanakan di Banjar Dinas Mertesari, Desa Pujungan melalui APBDes tahun 2026 yang bersumber dari dana desa dengan anggaran total sebesar Rp10.703.000. di mana dalam pelaksanaan yang ini melibatkan tukang sebanyak satu orang dan pekerja sebanyak dua orang dengan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 6 hari. Di mana untuk pemanfaat kegiatan ini sebanyak 15 KK. Sehingga dari 15 KK ini sanitasi di lingkungan banyar tersebut bisa tertata dengan baik dan lancar.

Salah seorang pemanfaat warga Desa Pujungan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas pembangunan sanitasi, sehingga sanitasi menjadi lancar.

Dari Lensa TPP, Pembangunan Desa Bicara Lewat Video

Di tengah geliat pembangunan desa di Bali yang semakin terasa nyata, para Tenaga Pendamping Profesional (TPP) kini tampil dengan cara yang lebih segar dan “bercerita”. Bukan sekadar laporan di atas kertas, tetapi lewat video komentar dan reportase yang hidup dan menyuguhkan wajah pembangunan desa dari sudut pandang yang lebih dekat, lebih manusiawi, dan tentu saja lebih berdampak.

Dengan gaya khas reporter entertainment, video-video ini tidak hanya menampilkan data dan capaian, tetapi juga menghadirkan emosi, dinamika, dan suara warga. Kamera bergerak mengikuti aktivitas di lapangan, mulai dari proses pembangunan yang didanai Dana Desa, geliat ekonomi melalui BUMDes, hingga penguatan Ketahanan pangan dan Koperasi desa Merah Putih (KDMP). Semua dirangkai dalam narasi yang ringan, komunikatif, namun tetap informatif.

Menariknya, pendekatan ini juga menjadi strategi baru dalam publikasi. Tidak hanya berhenti di dokumentasi internal, hasil-hasil pembangunan desa kini dipublikasikan secara luas melalui berbagai kanal digital. Website dan blogspot desa hingga tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi menjadi etalase informasi. Sementara itu, media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, hingga platform X dimanfaatkan untuk memviralkan konten, menjadikan pembangunan desa sebagai cerita yang layak ditonton dan dibanggakan.

Video komentar dan reportase TPP pun bertransformasi menjadi alat monitoring yang efektif. Setiap visual, setiap narasi, menjadi bukti nyata bahwa pendampingan berjalan. Bukan hanya angka dalam laporan, tetapi potret nyata perubahan di lapangan.

Dengan semangat kolaboratif, setiap kecamatan didorong untuk menghadirkan satu video terbaiknya. Tak hanya itu, peran PIC Media di tingkat kabupaten dan provinsi juga menjadi kunci dalam mengkurasi dan memperkuat gaung publikasi ini. Harapannya, akan lahir konten-konten inspiratif yang tidak hanya informatif, tetapi juga mampu menggerakkan dan membangun kepercayaan publik terhadap kerja-kerja pendampingan desa.

Di era digital ini, TPP tidak lagi hanya bekerja di balik layar. Mereka kini hadir di depan kamera menjadi storyteller pembangunan desa. Dan dari Bali, cerita-cerita itu mulai bergema, menunjukkan bahwa pembangunan desa bukan sekadar program, melainkan perjalanan nyata yang bisa dilihat, dirasakan, dan dibagikan kepada dunia.

#TPPKerjaBerdampak

Adi Parmadi

Kolaborasi TPP, Tema Rakor Kabupaten Jembrana

 

Menjelang penghujung April 2026, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Jembrana menggelar rapat koordinasi (Rakor) di Vila Kaliakah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, Rabu (29/4/2026). Kegiatan ini mengusung tema “Kolaborasi penguatan antar TPP”.

Rakor dihadiri seluruh TPP Kabupaten Jembrana yang berjumlah 22 orang yang dibuka oleh Korkab Jembrana, Supriono, yang menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan rakor. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antar TPP sebagai ruang menyamakan langkah, memperkuat sinergi, serta memastikan setiap pendampingan berjalan sesuai target. “Rakor ini menjadi momentum untuk mengevaluasi kerja lapangan sekaligus menyusun langkah strategis ke depan agar pendampingan semakin efektif dan dirasakan manfaatnya oleh desa,” ujarnya. Kemudian dilanjutkan penyampaian hal hal yang menjadi prioritas dari setiap TAPM Kab.

Selanjutnya, Korprov Bali, Kadek Suardika, dalam arahannya  menekankan bahwa pendamping tidak cukup hanya menjalankan tugas administratif, namun harus mampu menghadirkan perubahan nyata melalui peningkatan kualitas layanan, percepatan program, dan penguatan kapasitas desa. Serta setiap ada penugasan medsos selalu LKS ( Like, Koment & Share )

Materi penguatan berikutnya disampaikan TAPM Provinsi Bali, Adi Parmadi. Melalui blogspot TPP Provinsi dijelaskan mulai dari pengelolaan media desa ( Blogspot, penugasan LKS dan memviralkan konten melalui media sosial Fb, IG, Tiktok & X ), pemantauan konvergensi stunting melalui  eHDW, pemeringkatan BUMDes, pengisian Indeks Desa, SDGs hingga tata kelola dana desa yang akuntabel dan tepat sasaran yang diselingi diskusi setiap ada kendala dalam pelaksanaannya. Menurutnya, seluruh bidang tersebut harus dijalankan dengan pendekatan hasil, bukan sekadar rutinitas. “TPP perlu memastikan setiap program memiliki output yang jelas dan outcome yang dirasakan langsung masyarakat desa,” katanya.

Rakor ditutup dengan penegasan kembali dari Korkab Jembrana agar seluruh TPP menjadikan  kolaborasi antar TPP  sebagai budaya kerja. Dengan pendampingan yang profesional dan terarah, diharapkan desa-desa di Jembrana semakin maju, mandiri, dan semakin berdaya dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Adi Parmadi

Seminar Ilmiah “Pembangunan Desa dan Pengembangan Ekonomi Lokal”

Denpasar, Jumat  24 April 2026, pukul 09.00–13.00 WITA, bertempat di Ruang Rapat Senat Fakultas Pertanian Universitas Udayana (Kampus Sudirman). Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa Agribisnis, mahasiswa pascasarjana, serta dosen di lingkungan Prodi Agribisnis. Acara dibuka secara resmi oleh Koordinator Program Studi Agribisnis, Dr. Ni Luh Prima Kemala Dewi. Seminar menghadirkan narasumber Dr. I Dewa Made Darma Setiawan (TAPM Provinsi Bali), dengan moderator Dr. I Gede Setiawan Adi Putra, S.P., M.Si., yang memandu jalannya diskusi secara interaktif dan dinamis.

I Dewa Made Darma Setiawan dalam paparannya menjelaskan peran penting Tenaga Pendamping Profesional dalam mendukung pembangunan desa, serta menguraikan pengertian dan ruang lingkup pembangunan desa secara komprehensif. Selain itu, dibahas pula strategi pengembangan ekonomi lokal/desa dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai motor penggerak utama ekonomi desa. Keberadaan koperasi desa juga disinggung sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Seminar ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam kepada peserta mengenai pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam mendorong pembangunan desa dan pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing. Diakhir seminar, dihadiahkan  2 buah buku kepada narasumber yang diserahkan langsung oleh Koordinator Program Studi Agibisnis, karya   Prof. Dr. Dewa Putu Oka Suardi, dan Prof Dr. Gede Pitana.

Darma Setiawan

Indeks Desa "Mengukur Kemajuan Desa Secara Komprehensif"

Pembangunan desa kini  tidak lagi diukur hanya dari jalan yang dibangun, gedung yang berdiri, atau besarnya anggaran yang terserap. Kemajuan desa membutuhkan ukuran yang lebih utuh, menyentuh kualitas hidup masyarakat, daya saing ekonomi, kelestarian lingkungan, hingga kemampuan pemerintah desa dalam melayani warganya. Di sinilah Indeks Desa hadir sebagai indikator tunggal untuk mengukur capaian pembangunan desa di Indonesia.

Mulai tahun 2025, Indeks Desa hadir dengan kerangka kerja baru yang lebih komprehensif. Pengukuran tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menilai kualitas hidup masyarakat desa dari berbagai sisi, mulai dari layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas hingga tata kelola pemerintahan desa.

Dalam kebijakan nasional, Indeks Desa diposisikan sebagai instrumen penting dalam RPJMN 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Hasil pengukuran ini digunakan sebagai dasar penghitungan Alokasi Dana Desa, sekaligus menjadi alat evaluasi kinerja pembangunan desa setiap tahunnya.

Pelaksanaan Indeks Desa 2026, dilakukan secara detail dan melibatkan berbagai unsur di desa. Tercatat terdapat 466 isian kuisioner Indeks Desa serta 1.445 isian kuisioner Isu Desa dan Perdesaan yang menjadi sumber data utama. Jumlah ini menunjukkan bahwa pengukuran dilakukan secara serius dengan pendekatan berbasis fakta lapangan. Selain kuisioner utama, tersedia pula Template Indeks Desa yang memuat data pendukung seperti Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Sementara pada Template Isu Desa, pengumpulan informasi menyasar persoalan strategis seperti Petugas Desa dan LKD, Musyawarah Desa, KPM Posyandu, RT belum berlistrik, BUM Desa dan BUM Desa Bersama, hingga data Pekerja Migran Indonesia.

Melalui pendekatan tersebut, Indeks Desa bukan hanya sekadar angka statistik, tetapi menjadi arah pembangunan desa, membantu pemerintah pusat, daerah, dan desa menentukan langkah prioritas. Desa dapat mengetahui capaian, mengenali kelemahan, dan menyusun strategi percepatan pembangunan secara terarah. Karena desa maju bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi tentang masyarakat yang sehat, sejahtera, berdaya saing, dan hidup dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Adi Parmadi