Transparansi Diperkuat, Pemerintah Desa Wajib Sampaikan Informasi Sesuai PP Nomor 16 Tahun 2026

 

Komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel terus diperkuat melalui regulasi terbaru. Salah satunya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026, khususnya Pasal 129, yang menegaskan kewajiban penyampaian informasi kepada masyarakat secara terbuka.

Di tingkat desa, implementasi aturan ini mulai terlihat melalui berbagai upaya penyampaian informasi kepada masyarakat. Pemerintah desa kini didorong untuk lebih aktif mempublikasikan data dan kegiatan, seperti APBDes, realisasi penggunaan dana desa, hingga progres pembangunan. Penyampaian informasi tidak lagi terbatas pada papan pengumuman atau forum musyawarah, tetapi juga memanfaatkan media digital seperti website desa, blogspot, dan media sosial.

Pic Pengelolaan data & Informasi Bali, Made Adi Parmadi  menyampaikan untuk mendukung penyampaian informasi  kepada masyarakat disamping menggunakan papan informasi juga memanfaatkan media digital seperti website desa, blogspot desa dan media sosial lainnya, ditegaskan sampai saat ini semua desa di Bali sudah memiliki papan informasi sebagai media konvensional dan juga website desa atau blogspot desa bagi desa yang belum memiliki website  serta media sosial desa seperti Facebook, Istagram,Tiktok, Tweter & WAG

Dengan diberlakukannya Pasal 129 PP Nomor 16 Tahun 2026, diharapkan praktik keterbukaan informasi semakin mengakar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi budaya kerja yang mampu mendorong pemerintahan yang lebih responsif, partisipatif, dan dipercaya masyarakat.

Adi Parmadi

Rakor Kabupaten Karangasem, Tingkatkan Kapasitas TPP dalam Pengelolaan Data & Informasi serta eHDW

 

Karangasem, 15 April 2026. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Karangasem mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Kabupaten yang dirangkaikan dengan peningkatan kapasitas, bertempat di Pondok Salam Jerman, Karangasem, Rabu (15/4/2026).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Koordinator Kabupaten (Korkab) Karangasem, I Ketut Sugiarta. Dalam arahannya, Korkab menekankan pentingnya penguatan kapasitas pendamping desa dalam menjawab tantangan pengelolaan data, informasi, serta optimalisasi peran pendamping dalam mendukung pembangunan desa berbasis data.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan sesi peningkatan kapasitas yang disampaikan oleh Made Adi Parmadi ( TAPM Prov )  Materi yang dibawakan berfokus pada pengelolaan data dan informasi desa, khususnya dalam pengelolaan blogspot desa dan website sebagai media publikasi. Dalam paparannya, disampaikan bahwa desa perlu difasilitasi untuk secara aktif membuat konten terkait penggunaan Dana Desa, baik dalam bidang pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pendamping desa juga didorong untuk melakukan repos (publikasi ulang) berita-berita desa ke blogspot kecamatan serta share media social TPP seperti Facebook, Istagram & Tiktok sebagai bentuk integrasi informasi dan perluasan jangkauan publikasi.

Tidak hanya itu, peningkatan kapasitas juga menyasar bidang pengembangan sosial budaya, khususnya terkait penggunaan aplikasi eHDW (electronic Human Development Worker). Pendamping desa diharapkan mampu melakukan pemantauan terhadap progres pendataan yang dilakukan oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM), sekaligus memberikan fasilitasi yang dibutuhkan agar proses pendataan berjalan optimal dan akurat.

Setelah sesi peningkatan kapasitas, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian progres dan kendala oleh masing-masing PIC Kabupaten sesuai dengan bidang yang diampu seperti pemeringkatan Bumdes/Bumdesma, Peningkatan Kapasitas dan Dana Desa.. Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai masukan dan solusi yang disampaikan guna meningkatkan efektivitas pendampingan di lapangan.

Sebelum ditutup dilanjutkan dengan penyampaian progres , kendala dan rencana kerja dan target capaian dari masing masing Korcam. Kegiatan rakor diakhiri oleh  Korkab dengan  memberikan penegasan terhadap hasil diskusi serta langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh seluruh TPP. Kegiatan Rakor Kabupaten pun ditutup dengan harapan agar seluruh pendamping semakin optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi, sehingga kerja kerja pendamping berdampak dan Desa Berdaya.

Penulis
Adi Parmadi

Kolaborasi KPM dan Budaya Bali Perkuat Penanganan Stunting Berbasis eHDW

Upaya percepatan penanganan stunting di tingkat desa melalui kolaborasi antara Kader Pembangunan Manusia (KPM) dengan sistem pemantauan berbasis aplikasi eHDW (electronic Human Development Worker) dan kearifan lokal bali,  merupakan perpaduan harmonis mengawal kehidupan manusia mulai dari dalam kandungan.

Di lapangan, KPM berperan aktif melakukan pendataan, pemantauan, sekaligus edukasi kepada sasaran prioritas, mulai dari ibu hamil hingga balita usia 59 bulan. Setiap perkembangan dicatat dalam aplikasi eHDW, yang kemudian dipantau secara berjenjang oleh admin di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Dengan sistem ini, tidak hanya memastikan data lebih akurat, tetapi juga mempercepat intervensi ketika ditemukan risiko stunting.

Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung di tingkat desa sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat, dengan dukungan penuh sistem digital yang terintegrasi lintas wilayah. Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan, mengikuti tahapan penting dalam siklus kehidupan masyarakat Bali yang terangkum dalam rangkaian upacara Manusa Yadnya.

Pada masa kehamilan, tepatnya usia 5 hingga 7 bulan, masyarakat Bali melaksanakan upacara magedong-gedongan. Momentum ini dimanfaatkan KPM untuk memastikan ibu hamil telah terdata, mendapatkan asupan gizi yang cukup, serta rutin memeriksakan kehamilannya ke fasilitas kesehatan.

Memasuki fase kelahiran hingga 12 hari pertama, yang dikenal dengan kepus puser dan tutug kambuhan, KPM melakukan pemantauan intensif terhadap kondisi bayi, termasuk berat badan lahir, pelaksanaan inisiasi menyusu dini (IMD), serta pemberian ASI eksklusif.  Selanjutnya, pada usia 42 hari melalui upacara ngelepas hawon, KPM kembali menguatkan edukasi kepada keluarga terkait pola asuh dan pemenuhan gizi bayi. Pemantauan berlanjut saat bayi memasuki usia tiga bulan Bali atau 105 hari melalui upacara tiga bulanan, di mana pengukuran tumbuh kembang dilakukan untuk mendeteksi dini potensi stunting. Puncaknya, saat bayi berusia 6 bulan atau 210 hari yang ditandai dengan otonan pertama, KPM melakukan evaluasi status gizi sekaligus mendampingi keluarga dalam pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang tepat. Seluruh proses ini tercatat dalam eHDW dan dapat dipantau secara real time oleh berbagai tingkatan, sehingga langkah penanganan dapat segera dilakukan jika ditemukan indikasi risiko.

Skor Konvergensi stunting Desa melalui dashboard eHDW pertgl 14 april 2026 atas pendataan yang dilakukan oleh KPM, dapat dilakukan pemantauan oleh TPP melalui admin kecamatan, kabupaten dan provinsi , dimana nilai konvergensi stunting tingkat provinsi bali  mencapai 85,39% dengan capaian tertinggi ada di desa Mundeh kauh kecamatan Selemadeg barat kabupaten tabanan.

Pendekatan ini menjadi bukti bahwa penanganan stunting tidak hanya soal intervensi kesehatan, tetapi juga tentang bagaimana mengintegrasikan budaya sebagai kekuatan sosial. Dengan menggabungkan peran KPM, dukungan sistem eHDW, serta nilai-nilai luhur upacara manusa yadnya dalam tradisi Hindu Bali 

Penulis
Adi Parmadi

Strategi Optimalisasi Line of Command dalam Bermedia Sosial

Melalui zoom meeting bidang pengelolaan data dan informasi, jumat 10 april 2026 tentang merumuskan strategi optimalisasi pemanfaatan media sosial, kita diingatkan kembali tentang line of command : menggerakan jejaring media social untuk viralitas cepat.

Di era digital saat ini, media sosial bukan sekadar alat komunikasi, tetapi telah menjadi instrumen strategis dalam penyebaran informasi, pembentukan opini publik, hingga penguatan citra kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang terstruktur melalui penerapan line of command (rantai komando) yang jelas dan efektif.

Line of command dalam konteks media sosial adalah alur koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang terstruktur mulai dari tingkat perencana konten, pengelola akun, hingga penanggung jawab kebijakan. Sehingga  penyebaran pesan memiliki jalur terorganisir dari satu sumber ke berbagai saluran, memastikan konsistensi dan kecepatan distribusi.

Sebagai contoh bagaimana  informasi tentang tentang Bumdes , pemahaman positip tentang Koperasi Desa Merah Putih  yang disampaikan oleh pusat dalam hal ini Kementerian Desa sampai ke masyarakat paling bawah sehingga informasi yang diterima  tidak  sampai bias.

Implementasinya dalam konteks pemerintahan desa atau organisasi lokal, line of command bisa dimulai dari  Tingkat desa (admin website/blogspot/media sosial desa), Koordinasi dengan kecamatan/kabupaten, Sinkronisasi dengan kebijakan provinsi atau pusat. Dengan pola ini, informasi dari pusat dapat diterjemahkan secara tepat hingga ke masyarakat.

Ditingkat TPP, bagaimana pendamping merespon cepat terhadap platform sosmed Facebook, Istagram dan Tiktok Karya Desa Berdaya , Tweeter, Platform Kementerian dan Platform TPP.

Optimalisasi line of command dalam bermedia sosial bukan hanya soal struktur, tetapi juga tentang komitmen untuk membangun komunikasi yang profesional, transparan, dan terpercaya. Dengan strategi yang tepat, media sosial dapat menjadi alat yang sangat kuat dalam mendukung pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Penulis
Adi Parmadi

Blogspot & Wixsite sebagai Alternatif Website dalam Penyebaran Informasi Desa

 

Di era digital saat ini, keterbukaan informasi menjadi kebutuhan utama dalam tata kelola pemerintahan desa. Masyarakat tidak lagi hanya mengandalkan informasi secara langsung, tetapi juga membutuhkan akses cepat melalui media online. Dalam konteks ini, selain website resmi desa, platform seperti Blogspot dan Wixsite dapat menjadi solusi efektif sebagai sarana penyebaran informasi desa yang mudah, murah, dan fleksibel.

Blogspot atau Blogger merupakan platform gratis dari Google yang sangat mudah digunakan, bahkan oleh pemula. Dengan Blogspot, pemerintah desa dapat membuat halaman informasi tanpa perlu keahlian teknis yang rumit.

Melalui Blogspot, desa dapat mempublikasikan: Berita kegiatan desa (musyawarah, pelatihan, pembangunan), Informasi layanan publik (administrasi, bantuan sosial), Edukasi masyarakat (kesehatan, stunting, lingkungan) dan Potensi desa (wisata, UMKM, budaya lokal). Keunggulan utama Blogspot adalah kemudahan pengelolaan, biaya nol rupiah, serta integrasi dengan layanan Google lainnya. Hal ini menjadikannya pilihan tepat bagi desa yang baru mulai membangun sistem informasi digital.

Selain Blogspot, Wixsite dari Wix menawarkan tampilan yang lebih modern dan interaktif. Wixsite menyediakan berbagai template yang menarik sehingga website desa dapat terlihat profesional tanpa harus membuat desain dari nol.

Dengan Wixsite, desa dapat: Menampilkan profil desa secara lebih visual, Menyediakan menu layanan online, Menampilkan galeri foto dan video kegiatan, Membuat halaman khusus untuk program unggulan desa. Keunggulan Wixsite terletak pada tampilan visual yang menarik dan fitur drag-and-drop yang memudahkan pengelolaan konten.

Secara umum Desa desa di Bali sebagian besar telah memiliki website desa, khusus untuk desa yang belum memiliki website, blogspot & wixsite menjadi pilihan sambil merencanakan dan menganggarkan pembuatan website desa dalam APBDes. Pemanfaatan Blogspot dan Wixsite merupakan langkah strategis dalam mendukung transparansi dan keterbukaan informasi desa. Dengan biaya nol rupiah dan kemudahan pengelolaan, kedua platform ini mampu menjadi sarana efektif dalam menyampaikan informasi, mempromosikan potensi desa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

Penulis
Adi Parmadi

Genjot Kapasitas TPP, Pelatihan Blogspot & Pemeringkatan BUMDes Wilayah Barat Digelar di Seririt

Sehari setelah peningkatan kapasitas TPP Kab Buleleng wilayah timur, hari ini selasa  7 April 2026 dilakukan peningkatan kapasitas TPP wilayah barat meliputi 4 kecamatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas Tenaga Pendamping Profesional (TPP)  dilakukan guna mendukung penguatan desa, khususnya dalam pengelolaan media informasi dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kegiatan pelatihan pengelolaan Blogspot dan pemeringkatan BUMDes dilaksanakan di Kecamatan Seririt.

Kegiatan ini diikuti oleh TPP Kecamatan Gerokgak, Seririt, Busungbiu, dan Banjar. kegiatan Pelatihan dibuka oleh Koordinator Kabupaten (Korkab) Buleleng Ni Wayan Wetini menekankan pentingnya peran TPP dalam mendukung transparansi informasi desa melalui media digital serta mendorong BUMDes agar lebih kompetitif dan berdaya saing.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi. Dalam paparannya, peserta diberikan pemahaman teknis terkait pengelolaan Blogspot  mulai dari penyusunan konten, konsistensi publikasi, hingga strategi menarik minat pembaca.

Tidak hanya itu, materi juga membahas pemeringkatan BUMDes sebagai instrumen evaluasi kinerja dan pengembangan usaha desa. Peserta diajak memahami indikator penilaian serta langkah-langkah strategis untuk meningkatkan klasifikasi BUMDes di masing-masing wilayah. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan TPP mampu mengoptimalkan perannya sebagai pendamping desa, baik dalam pengelolaan informasi publik berbasis digital maupun dalam mendorong kemajuan ekonomi desa melalui BUMDes yang unggul dan berkelanjutan

Penulis
AP

Rakor Kab Buleleng: IST Pengelolaan Blogspot & Pemeringkatan BUMDes

 

Peningkatan kapasitas Tenaga Pendamping Profesional (TPP) terus dilakukan guna mendorong penguatan desa, khususnya dalam pengelolaan media ( blogspot ) dan Pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kegiatan ini dilaksanakan  Senin (6/4/2026) bertempat di Kantor Camat Sawan, Kabupaten Buleleng melalui IST pada Rakor Kabupaten.

Kegiatan tersebut diikuti oleh TPP dari lima kecamatan, yakni Kecamatan Sawan, Kubutambahan, Buleleng, Sukasada, dan Tejakula. Para peserta terlihat antusias mengikuti rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dalam mendukung pengelolaan blogspot sebagai media informatif serta mendorong kualitas BUMDes melalui sistem pemeringkatan.

Acara dibuka secara resmi oleh Koordinator Kabupaten (Korkab) Buleleng, Wayan Wetini, yang dalam arahannya menekankan pentingnya peran TPP dalam memperkuat eksistensi desa melalui media publikasi yang baik serta pengelolaan BUMDes yang profesional dan berdaya saing.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh PIC Provinsi I Made Adi Parmadi yang membahas strategi pengelolaan blogspot sebagai media desa yang efektif, termasuk penyusunan konten yang berkualitas, konsisten, dan informatif. Setelah itu dilanjutkan dengan simulasi dan praktek  pemeringkatan BUMDes dari cara pengisian oleh Bumdes, verifikasi oleh Pendamping Desa serta pemantauan oleh TA Kab melalui akun PMD Kab.

Melalui kegiatan ini, diharapkan TPP mampu mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dalam pendampingan di wilayah masing-masing, sehingga mampu mendorong transparansi informasi desa serta meningkatkan kualitas dan daya saing BUMDes di Kabupaten Buleleng. Kegiatan berlangsung  interaktif, diwarnai diskusi dan tanya jawab yang memperkaya pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan.

Penulis
Adi Parmadi