Permendes 21/2020 Resmi Dicabut! Kepala Desa Wajib Tahu Aturan Baru Penyusunan RKPDes Ini

Sebuah perubahan besar tengah berlangsung di level pemerintahan paling bawah di Indonesia. Permendes PDT Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Informasi Desa resmi mencabut ketentuan perencanaan desa yang selama ini diatur dalam Permendes Nomor 21 Tahun 2020. Artinya, cara desa menyusun RKPDes berubah total — dari pendekatan manual berbasis musyawarah konvensional, menjadi sistem perencanaan berbasis data digital melalui aplikasi Sistem Informasi Desa (SID). Adi Parmadi

TPP Bali Perkuat Kinerja Pendampingan, Rakor Tematik Bahas Aplikasi DD 2026 hingga Audit Kinerja

Denpasar – Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Provinsi Bali terus memperkuat kualitas pendampingan desa melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Tematik yang digelar secara daring, Senin (22/6/2026). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh TPP se-Bali dengan total 157 peserta, terdiri atas 107 peserta laki-laki dan 50 peserta perempuan. Rakor tematik kali ini mengangkat sejumlah agenda strategis, mulai dari sosialisasi aplikasi inputan kegiatan Dana Desa (DD) Tahun 2026 berbasis spreadsheet, pemenuhan kebutuhan data Triwulan II  (KSP), hingga audit kinerja Tenaga Pendamping Profesional.

Kegiatan diawali dengan pengarahan Koordinator Provinsi (Korprov) TPP Bali, Kadek Suardika, yang menekankan pentingnya memenangkan swadarma sebagai pendamping desa melalui peningkatan profesionalisme dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Menurutnya, kualitas pendampingan tidak hanya diukur dari kehadiran di lapangan, tetapi juga dari ketepatan pengisian DRP, kelengkapan laporan kunjungan lapangan, kesiapan menghadapi audit kinerja, hingga  pendayagunaan TPP dalam mendukung pembangunan desa.

"Pendamping harus mampu menunjukkan kinerja yang terukur, akuntabel, dan berdampak nyata bagi desa. Setiap tugas yang dijalankan harus dapat dipertanggungjawabkan melalui data dan laporan yang berkualitas," tegasnya.

Memasuki sesi berikutnya, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Bali, Adi Parmadi, memaparkan materi mengenai kebutuhan data Triwulan II KSP sekaligus menjelaskan berbagai aspek yang menjadi perhatian dalam audit kinerja TPP. Paparan tersebut disertai diskusi interaktif sehingga seluruh peserta memperoleh pemahaman yang sama terhadap data yang harus dipenuhi maupun indikator penilaian kinerja.

Setelah pembahasan tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi aplikasi inputan kegiatan Dana Desa Tahun 2026 berbasis Google Spreadsheet. Aplikasi yang dikembangkan ini dirancang untuk mempermudah Tenaga Pendamping Profesional dalam melakukan penginputan realisasi kegiatan Dana Desa secara cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Melalui sistem tersebut, data yang diinput oleh pendamping dapat tersaji secara real time, sehingga memudahkan proses monitoring, evaluasi, serta penyusunan laporan pada berbagai tingkatan.

Dalam sesi sosialisasi, peserta tidak hanya memperoleh penjelasan mengenai fitur-fitur aplikasi, tetapi juga mengikuti simulasi penggunaan secara langsung serta berdiskusi mengenai berbagai kendala yang kemungkinan dihadapi saat implementasi di lapangan.

Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan seluruh TPP di Bali dapat semakin efektif dalam merekam, memantau, dan melaporkan realisasi pemanfaatan Dana Desa Tahun 2026. Selain meningkatkan kualitas data, inovasi tersebut juga menjadi langkah nyata mendukung tata kelola pendampingan yang lebih modern, transparan, dan berbasis data sebagai fondasi pengambilan kebijakan pembangunan desa di Provinsi Bali.

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Indikator Keberhasilan Pendampingan Desa

Pendahuluan

Pembangunan desa yang berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi yang paling penting parisipasi masyarakat desa untuk menjadi pelaku utama pembangunan. Dalam konteks inilah peran Pendamping Desa menjadi sangat penting, yaitu mendorong tumbuhnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat melalui proses pendampingan dan kaderisasi.

Salah satu hasil nyata dari proses tersebut adalah lahirnya Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). KPMD merupakan warga desa yang memiliki komitmen, kemampuan, dan kepedulian untuk menggerakkan partisipasi masyarakat serta mendukung penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan di desa. Keberadaan KPMD tidak hanya menjadi hasil dari proses kaderisasi yang dilakukan Pendamping Desa, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa.

KPMD sebagai Hasil Proses Kaderisasi

Kaderisasi merupakan proses yang dilakukan secara sistematis untuk menyiapkan warga desa agar mampu menjadi penggerak pembangunan di tingkat lokal. Dalam pendampingan desa, Pendamping Desa berperan mengidentifikasi potensi sumber daya manusia, memberikan penguatan kapasitas, memfasilitasi pembelajaran, serta mendampingi masyarakat dalam berbagai proses pembangunan desa.

Melalui kegiatan musyawarah desa, pelatihan, pengorganisasian kelompok masyarakat, pendampingan perencanaan pembangunan, hingga pelaksanaan dan pengawasan kegiatan desa, lahirlah individu-individu yang memiliki kemampuan kepemimpinan, komunikasi, dan pengorganisasian masyarakat. Individu-individu inilah yang kemudian menjadi KPMD.

Dengan demikian, KPMD bukan sekadar relawan desa, tetapi merupakan produk dari proses pembelajaran sosial yang berlangsung dalam pendampingan desa. Mereka adalah kader lokal yang memahami kondisi, kebutuhan, dan potensi desanya, sekaligus memiliki kemampuan untuk menggerakkan masyarakat menuju perubahan yang lebih baik.

Pendampingan yang baik ketika pendamping desa sudah bisa dilakukan oleh KPMD pendamding desa posisinya “Tut Wuri Handayani”

Peran Strategis KPMD dalam Pembangunan Desa

Sebagai kader pemberdayaan, KPMD memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan desa, antara lain:

• Menjadi penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga informasi pembangunan dapat tersampaikan dengan baik.
• Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.
• Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, maupun lingkungan.
• Mengembangkan kapasitas masyarakat, melalui berbagai kegiatan pembelajaran dan pengorganisasian kelompok.
• Menjaga keberlanjutan program pembangunan, sehingga tidak bergantung sepenuhnya pada kehadiran pendamping atau pihak luar.

Kehadiran KPMD menjadikan proses pembangunan lebih partisipatif karena masyarakat memiliki penggerak yang berasal dari lingkungan mereka sendiri.

KPMD sebagai Indikator Keberhasilan Pendampingan Desa

Keberhasilan pendampingan desa tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran atau terlaksananya kegiatan fisik, tetapi juga dari tumbuhnya kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal. Dalam hal ini, terbentuknya dan berfungsinya KPMD merupakan salah satu indikator penting keberhasilan pendampingan desa

Beberapa alasan yang menunjukkan bahwa KPMD merupakan wujud keberhasilan pendampingan adalah:

1. Terjadinya Transfer Pengetahuan dan KeterampilanPendampingan yang berhasil mampu mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai pemberdayaan kepada masyarakat. KPMD menjadi bukti bahwa kapasitas yang sebelumnya dimiliki pendamping telah berkembang menjadi kemampuan yang dimiliki masyarakat desa sendiri.

2. Meningkatnya Kemandirian Masyarakat

Tujuan utama pemberdayaan adalah menciptakan masyarakat yang mandiri. Ketika KPMD mampu menjalankan fungsi penggerakan, fasilitasi, dan pendampingan secara mandiri, hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada pihak luar.

3. Terbangunnya Kepemimpinan Lokal

KPMD merupakan calon-calon pemimpin lokal yang lahir dari proses pemberdayaan. Kehadiran mereka memperkuat modal sosial desa dan memastikan regenerasi kepemimpinan dalam pembangunan desa

4. Keberlanjutan Program Pembangunan

Program pembangunan yang didukung oleh KPMD memiliki peluang lebih besar untuk berkelanjutan karena terdapat aktor lokal yang terus mengawal dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

5. Menguatnya Partisipasi dan Gotong Royong

KPMD mampu menghidupkan kembali semangat partisipasi, swadaya, dan gotong royong masyarakat. Tingginya keterlibatan warga dalam berbagai kegiatan desa merupakan salah satu dampak positif dari keberadaan kader pemberdayaan.

KPMD sebagai Aset Pembangunan Desa

Dalam perspektif pembangunan partisipatif, KPMD merupakan aset strategis desa. Mereka menjadi modal sosial yang dapat menggerakkan perubahan, memperkuat kelembagaan masyarakat, dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan desa.

Oleh karena itu, pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus memberikan ruang, dukungan, serta penguatan kapasitas kepada KPMD agar peran mereka semakin optimal. KPMD tidak boleh dipandang sebagai pelaksana kegiatan semata, tetapi sebagai mitra strategis dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

 

Penutup

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) merupakan hasil nyata dari proses kaderisasi yang dilakukan oleh Pendamping Desa dalam pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa. Keberadaan KPMD mencerminkan keberhasilan proses pemberdayaan karena menunjukkan tumbuhnya kapasitas, partisipasi, kepemimpinan lokal, dan kemandirian masyarakat.

Semakin aktif dan berdayanya KPMD dalam menjalankan perannya, semakin terlihat bahwa pendampingan desa telah berhasil menanamkan nilai-nilai pemberdayaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan KPMD harus menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan desa, karena melalui kader-kader lokal inilah cita-cita pembangunan yang berpusat pada masyarakat dapat terus diwujudkan dari generasi ke generasi.

 

Oleh :

I Kadek Suardika

Koprov TPP Prov Bali

Cara Input Besaran Dana Desa dan Rembuk Stunting pada Aplikasi eHDW

Penginputan data pada aplikasi eHDW menjadi salah satu tugas penting yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa untuk mendukung percepatan penurunan stunting. Berikut panduan singkatnya :

Untuk menginput besaran Dana Desa, Admin Desa terlebih dahulu masuk ke aplikasi eHDW Pendataan menggunakan akun yang dimiliki. Setelah berhasil login, pilih menu Pemetaan, kemudian masuk ke submenu Fasilitasi Desa. Pada menu ini, admin dapat mengisi nama Kader Pembangunan Manusia (KPM), besaran alokasi Dana Desa yang telah dianggarkan untuk kegiatan percepatan penurunan stunting, serta jumlah realisasi anggaran yang telah digunakan. Selain itu, terdapat beberapa pertanyaan pendukung terkait pelaksanaan konvergensi stunting yang perlu diisi sesuai kondisi desa.

Setelah seluruh data terisi dengan lengkap, klik tombol Kirim. Data yang telah diinput biasanya akan muncul pada dashboard eHDW dalam waktu sekitar 24 jam. Jika data belum tampil, admin dapat melakukan reload halaman dan validasi skor sebelum melakukan pengecekan kembali.

Sementara itu, untuk menginput pelaksanaan Rembuk Stunting, Admin Desa dapat membuka menu Pelaksanaan Kegiatan, kemudian memilih Pelaksanaan Rembuk Stunting. Selanjutnya klik tombol Tambah, lalu isi tanggal pelaksanaan kegiatan dan jumlah peserta yang hadir, baik laki-laki maupun perempuan. Setelah data lengkap, klik Kirim untuk menyimpan laporan kegiatan.

Bagi Tenaga Pendamping Profesional (TPP), seluruh data yang telah diinput oleh desa dapat dipantau melalui aplikasi eHDW Monitoring pada menu Monitor Kegiatan. Dengan memilih kabupaten, kecamatan, dan desa yang diinginkan, pendamping dapat melihat informasi pelaksanaan Rembuk Stunting maupun data fasilitasi desa yang telah dilaporkan.

Melalui penginputan data yang akurat dan tepat waktu, desa tidak hanya memenuhi kebutuhan pelaporan, tetapi juga membantu menyediakan data yang valid untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting. Karena itu, peran Admin Desa dan pendamping sangat penting dalam memastikan seluruh data eHDW terisi dengan baik dan sesuai kondisi di lapangan.

Kerja Berdampak, Bangun Desa Bangun Indonesia.

Permudah Pelaporan Dana Desa dan Tangani Kendala penggunaan eHDW, TPP Bali Gelar Sosialisasi Daring

 

DENPASAR, Upaya meningkatkan kualitas pendampingan desa terus dilakukan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Provinsi Bali. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi Format Pemanfaatan Dana Desa (DD) Tahun 2026 dan penanganan kendala penggunaan aplikasi eHDW melalui HDW Helpdesk yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (9/6/2026) pukul 13.00 Wita.

Kegiatan ini diikuti oleh PIC Pemanfaatan Dana Desa, PIC eHDW, serta Pendamping Desa se-Bali. Narasumber tunggal dalam kegiatan tersebut adalah Made Adi Parmadi selaku Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Bali. Mengawali pemaparannya, Adi Parmadi menyampaikan sosialisasi Format Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2026 yang telah dilengkapi data hasil unduhan dari aplikasi SiDD melalui simulasi pengisian. Menurutnya, format tersebut dirancang untuk mempermudah para pendamping dalam melakukan pembaruan data penggunaan Dana Desa Tahun 2026 secara lebih cepat, akurat, dan terstandar. “Dengan format yang telah terintegrasi dengan data hasil unduhan SiDD, proses pembaruan data penggunaan Dana Desa menjadi lebih mudah dilakukan oleh para pendamping di lapangan,” jelasnya.  Peserta tampak antusias mengikuti sesi pertama yang dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab terkait teknis penginputan serta mekanisme pelaporan pemanfaatan Dana Desa.

Pada sesi kedua, Adi Parmadi membahas berbagai permasalahan yang kerap dihadapi pendamping dalam penggunaan aplikasi eHDW. Ia menegaskan bahwa peran TPP dalam aplikasi eHDW berada pada layanan HDW Helpdesk sebagai sarana penanganan kendala dan konsultasi pengguna. Melalui simulasi penggunaan HDW Helpdesk, peserta diberikan pemahaman mengenai tata cara penyampaian laporan kendala, mekanisme tindak lanjut, hingga proses monitoring penyelesaian masalah yang dihadapi pengguna aplikasi. Suasana diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan yang disampaikan peserta terkait kendala teknis maupun operasional aplikasi eHDW.

Menutup kegiatan, Adi Parmadi menyampaikan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) yang menjadi target capaian seluruh pendamping dalam mendukung optimalisasi penggunaan Dana Desa Tahun 2026 dan pelaksanaan pelaporan eHDW. Ia berharap seluruh peserta dapat segera menindaklanjuti hasil sosialisasi sehingga kualitas data, pelaporan, serta pendampingan desa di Bali semakin baik dan mampu mendukung terwujudnya pembangunan desa yang tepat sasaran dan berbasis data.

“Kunci keberhasilan bukan hanya pada aplikasi atau format yang digunakan, tetapi pada komitmen bersama untuk memastikan data yang dilaporkan akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.

Adi Parmadi

Sarasehan Online Penggunaan eHDW dan Pengenalan HDW Helpdesk Perkuat Dukungan bagi Pengguna

 

TAPM Pusat dan TAPM Provinsi  mengikuti kegiatan Sarasehan Online Penggunaan eHDW yang dilaksanakan pada Jumat (5/6/2026). Kegiatan ini menjadi wadah untuk menyamakan pemahaman sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi pengguna dalam implementasi aplikasi eHDW di lapangan.

Setelah  pengarahan dari Kornas, kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan inventarisasi berbagai permasalahan yang masih sering ditemui dalam penggunaan aplikasi. Beberapa isu yang mengemuka antara lain kendala akun pengguna, permasalahan input data pemetaan, data sasaran yang tidak sesuai, kendala penginputan layanan, hingga validasi skor dan pelaporan. Forum ini menjadi ruang berbagi pengalaman antar daerah sekaligus sarana untuk memperoleh solusi yang lebih cepat dan tepat.

Pada sesi berikutnya, narasumber dari tim pusat memaparkan secara rinci fitur terbaru HDW Helpdesk, sebuah layanan yang dirancang untuk membantu pengguna eHDW dalam menyelesaikan berbagai kendala teknis maupun administratif. Melalui fitur ini, pengguna dapat mengajukan tiket bantuan sesuai jenis permasalahan yang dihadapi, melampirkan dokumen pendukung, serta memantau proses penanganan secara berjenjang.

Dalam penjelasannya disampaikan bahwa mekanisme penanganan permasalahan dimulai dari tingkat kabupaten/kota, kemudian dapat diteruskan ke tingkat provinsi, dan selanjutnya ke tingkat nasional apabila permasalahan belum dapat diselesaikan pada level sebelumnya. Sistem ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan penyelesaian masalah secara berjenjang sehingga setiap permasalahan dapat ditangani lebih efektif.

Selain itu, HDW Helpdesk juga dilengkapi fitur komunikasi dua arah melalui ruang percakapan (chat) antara pelapor dan petugas penanganan. Pengguna dapat mengirimkan informasi tambahan maupun dokumen pendukung untuk mempercepat proses penyelesaian. Setelah masalah terselesaikan, pelapor juga dapat memberikan penilaian terhadap kualitas layanan yang diterima sebagai bahan evaluasi dan peningkatan mutu layanan ke depan.

Dalam sesi tanya jawab, peserta mengusulkan agar akses pengajuan tiket nantinya dapat dibuka hingga tingkat desa. Menanggapi hal tersebut, tim pusat menjelaskan bahwa saat ini mekanisme masih difokuskan melalui kabupaten/kota dan provinsi agar proses penyaringan dan pendampingan dapat berjalan lebih efektif. Namun demikian, pengembangan sistem ke depan tetap terbuka sesuai kebutuhan dan kesiapan implementasi di lapangan.

Sarasehan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan pelaksanaan aksi konvergensi stunting tidak hanya ditentukan oleh kualitas data, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pihak dalam memanfaatkan teknologi dan sistem pendukung yang tersedia. Dengan hadirnya HDW Helpdesk, diharapkan berbagai kendala penggunaan eHDW dapat ditangani lebih cepat, terdokumentasi dengan baik, serta menjadi bahan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendampingan di seluruh daerah.

Melalui semangat kolaborasi dan perbaikan berkelanjutan, eHDW diharapkan semakin mampu mendukung pencapaian target konvergensi stunting, memperkuat peran pendamping di lapangan, dan mewujudkan layanan yang lebih efektif bagi masyarakat desa.

Adi Parmadi

Bumdes Sebagai Bisnis Solusi dan Bisnis Sosial

 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hadir sebagai instrumen ekonomi desa yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berperan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat. Oleh karena itu, BUMDes dapat dipandang sebagai bisnis solusi dan bisnis sosial yang mampu menciptakan nilai ekonomi sekaligus nilai sosial bagi desa.

Sebagai bisnis solusi, BUMDes Kedisan Desa Kedisan, kecamatan Tegalalang kabupaten Gianyar unit usaha Desa Wisata dibentuk berangkat dari masalah sampah, Dimana Das Ulu Sungai Petanu awalnya dijadikan tempat pembuangan sampah padahal ada potensi air terjun dan keindahan alam didukung ada peninggalan Sejarah Bali. Inisitif kepala desa dan tokoh masyarak dilakukan penataan bertahap diawali pembersihan sampah kemudian baru ditata destinasi wisata Ulu Petanu Waterfall pendanaanya bersumber dari Dana Desa dari tahun 2020

sampai 2025 totalnya Rp. 850 juta. Kemudian pada tahun 2025 pendampatan kotor dari unit usaha desa wisata mencapai Rp 6 milyar lebih sehingga bisa memberikan PAD pada Desa sebesar Rp.950 juta, ke Desa adat 15 persen dari pendapatan bersih dan ke Masyarakat pemilik lahan yang berdampingan dengan DTW Ulu Petanu Waterfall mendapat 15 persen dari pendapatan bersih ada sekitar 18 orang. Kehadiran BUMDes membantu mengatasi kendala yang selama ini dihadapi warga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan.

Sebagai bisnis sosial, BUMDes tidak hanya mengejar laba, tetapi juga mengutamakan manfaat bagi masyarakat. Keuntungan yang diperoleh dapat digunakan kembali untuk mendukung pembangunan desa melalui PAD yang di terima dari Bumdes. Kemudian dana 15 persen untuk Desa adat didunakan menjaga dan melestarikan budaya bali dan 15 persen untuk masyarakat pendamping 9 pemilik lahan ) menjaga lingkungan tetap asri dikawasan DTW Ulu Petanu Waterfal. Dengan demikian, keberhasilan BUMDes tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan, tetapi juga dari dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat desa.

Melalui pengelolaan yang profesional, transparan, dan berbasis kebutuhan masyarakat, BUMDes dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi contoh nyata bahwa sebuah usaha dapat tumbuh bersama masyarakat dan memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Kadek Suardika

Koprov TPP Prov Bali