CARA ISI TEMPLATE RTLH PADA ID 2026

 https://youtu.be/Uir_KWemdWc?si=68fnyk781R8NxW39

Cara isi template RTLH ID 26, dimana di desa tidak ada RTLH agar template terbaca di sistem ID 2026

Final Piala Dunia FIFA 2026, Pertama Kali hadirkan konsep hiburan

Senin, 20 Juli 2026, Final Piala Dunia FIFA 2026 antara Argentina dan Spanyol menyajikan pertandingan berkelas dunia yang berlangsung dengan tensi tinggi. Kedua tim tampil disiplin dan saling menekan sejak menit awal, membuat jutaan pasang mata di seluruh dunia terpaku menyaksikan duel dua raksasa sepak bola tersebut.

Namun, yang membedakan final kali ini dengan edisi-edisi sebelumnya adalah hadirnya pertunjukan musik pada jeda pertandingan (halftime show). Untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia, FIFA menghadirkan konsep hiburan layaknya Super Bowl dengan penampilan deretan bintang dunia seperti Shakira, Madonna, Justin Bieber, dan BTS.

Penampilan para musisi internasional tersebut tidak hanya menjadi hiburan bagi penonton di stadion maupun di layar televisi, tetapi juga berperan sebagai penurun tensi setelah 45 menit pertama yang berlangsung sengit. Musik, dan koreografi spektakuler memberikan suasana yang lebih rileks sehingga penonton dapat menikmati jeda pertandingan sebelum kembali menyaksikan babak kedua yang penuh drama.

Final Piala Dunia 2026 pun menjadi tonggak sejarah baru. Selain menyajikan duel bergengsi antara Argentina dan Spanyol, pertandingan ini menunjukkan bagaimana olahraga dan musik dapat berpadu menciptakan pengalaman yang menghibur sekaligus mengurangi ketegangan jutaan penonton di seluruh dunia.

Bravo Spanyol 1: 0 atas Argentina

Adi Parmadi

Sampai Kapan Bali Itu Ada?

Banyak orang mengira Bali menjadi destinasi dunia karena pantainya yang indah atau alamnya yang memesona. Padahal bukan itu kekuatan utamanya. Alam Bali memiliki jiwa. Dan jiwa itu adalah budaya Bali.

Budaya Bali berdiri di atas tiga pilar utama, yaitu:

-         Pertama, jiwanya adalah Agama Hindu

-         Kedua, pijakan budayanya adalah tanah Bali

-         Ketiga, penjaga sekaligus pelakunya adalah manusia Bali

Hari ini, ketiga pilar tersebut sedang menghadapi tantangan.

Fenomena pertama adalah alih fungsi lahan yang berlangsung begitu cepat. Tanah yang selama ini menjadi ruang hidup budaya perlahan berubah fungsi. Padahal tanpa ruang budaya, warisan leluhur akan kehilangan tempat untuk tumbuh dan diwariskan.

Fenomena kedua adalah belum optimalnya penghargaan kepada manusia Bali sebagai penjaga budaya.

Ketika masyarakat Bali melaksanakan hari raya, ngayah, dan berbagai upacara adat, sering kali hal itu dipandang hanya sebagai "hari libur". Padahal sesungguhnya itu bukan sekadar libur. Itu adalah investasi budaya.

Orang Bali mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan biaya untuk menjaga tradisi yang selama ratusan tahun menjadi identitas Pulau Bali. Apa yang mereka lakukan bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga menjaga daya tarik Bali yang dinikmati oleh dunia. Karena sesungguhnya, wisatawan datang ke Bali bukan hanya melihat pantai atau gunung. Banyak tempat di dunia memiliki keindahan alam yang serupa.

Yang membuat Bali berbeda adalah budayanya. Alam Bali menjadi istimewa karena memiliki jiwa, dan jiwa itu hidup melalui masyarakat Bali yang terus menjalankan nilai-nilai Agama Hindu, adat, seni, dan tradisi.

Oleh karena itu, sudah saatnya kita memandang waktu yang digunakan masyarakat Bali untuk menjalankan kewajiban adat dan keagamaan sebagai investasi budaya, bukan sekadar hari libur yang seharusnya dihargai dari persepektif ekonomi, Investasi inilah yang menjaga Bali tetap memiliki identitas, martabat, dan daya saing di mata dunia.

Jika tanah Bali terus kehilangan fungsinya sebagai pijakan budaya , manusia Bali tidak lagi dihargai sebagai penjaga budaya, dan pemahaman terhadap ajaran Hindu semakin timpang antara Upacara, Tatwa dan Susila  maka bali akan kehilangan jiwanya.

Bali akan tetap hidup ada  jika tiga pilarnya tetap kokoh: Agama Hindu yang dipahami secara utuh sehingga menjadi jiwa dari budaya, tanah yang dijaga sebagai ruang budaya, dan manusia Bali yang dihormati dan dihargai  sebagai penjaga peradaban. Menjaga budaya adalah investasi untuk masa depan Bali.

Menjaga kedaulatan budaya Bali menjadi pekerjaan rumah dari pemimpin Bali, bukan melalui seremonial, pementasan tetapi menjadikan orang bali sebagai manusia Tri Hita Karana, bahagia  karena bisa hidup harmonis dengan Tuhan dan lingkungannya. 

kadek Suardika

Korprop Bali

Portal Berita TPP Bali, Wadah Informasi Desa dan Pendampingan se-Bali

 

Portal Berita TPP Bali hadir sebagai kanal informasi terpusat yang merangkum kabar dari desa-desa dan kegiatan Tenaga Pendamping Profesional di sembilan kabupaten/kota se-Bali.

 

Portal Berita TPP Bali diluncurkan sebagai ruang bacaan digital yang mengumpulkan perkembangan terbaru dari desa-desa di seluruh Bali, mulai dari kegiatan pemerintahan desa, program pemberdayaan masyarakat, hingga aktivitas para Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang bertugas mendampingi desa dalam pengelolaan Dana Desa dan pembangunan. Setiap berita dikelompokkan berdasarkan sembilan kabupaten/kota di Bali, yakni Badung, Gianyar, Tabanan, Klungkung, Karangasem, Bangli, Buleleng, Jembrana, dan Denpasar, masing-masing dengan penanda warna tersendiri agar pembaca mudah mengenali asal berita.

Pengunjung dapat menjelajahi portal ini lewat beberapa jalur. Di bagian atas laman tersedia pita berjalan berisi info singkat terkini, sementara menu kategori memungkinkan pembaca menyaring berita sesuai kabupaten yang diminati. Ada pula kotak pencarian bagi yang ingin menemukan berita dengan kata kunci tertentu, serta daftar berita terpopuler yang diperbarui otomatis berdasarkan jumlah pembaca dalam sepekan terakhir. Setiap kali sebuah berita dibuka, tautan langsung ke halaman tersebut juga bisa dibagikan kepada orang lain, sehingga pembaca cukup mengeklik kartu berita untuk membaca versi lengkapnya lengkap dengan sumber asli, seperti situs resmi desa atau instansi terkait.

Selain berita yang disusun langsung oleh pengelola portal, sistem ini juga menarik pembaruan dari sumber-sumber tepercaya seperti blog resmi TPP Provinsi Bali dan situs-situs desa, sehingga informasi yang tersaji tetap segar dan beragam. Dengan format yang ringkas namun informatif, Portal Berita TPP Bali diharapkan menjadi rujukan warga, perangkat desa, maupun pendamping desa untuk mengikuti dinamika pembangunan dan pendampingan di tingkat desa se-Bali, sekaligus mempererat keterbukaan informasi antara desa dan masyarakat luas.

Adi Parmadi

Permendesa 13/2025 Berlaku, Desa Punya Waktu Satu Tahun Beralih ke Sistem Informasi Baru

 

Pemerintah melalui Permendesa PDT Nomor 13 Tahun 2025 resmi menetapkan pedoman baru Sistem Informasi Desa (SID). Meski regulasi lama langsung dicabut sejak diundangkan pada 28 November 2025, pemerintah memberikan masa transisi selama satu tahun agar desa dapat beralih ke sistem baru tanpa mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184, yang memperbolehkan desa tetap menggunakan aplikasi SID lama beserta data yang telah dihasilkan, seperti data SDGs Desa, Indeks Desa, Dana Desa, dan BUM Desa, hingga platform baru siap diterapkan. Namun, paling lambat akhir November 2026, seluruh proses Pendataan Desa dan Perencanaan Pembangunan Desa wajib menyesuaikan dengan Permendesa Nomor 13 Tahun 2025.

Sementara itu, Pasal 185 menegaskan bahwa "Ketentuan mengenai Sistem Informasi Desa", Pendataan Desa, dan RPJM SDGs Desa dalam Permendesa Nomor 21 Tahun 2020 beserta perubahannya melalui Permendesa Nomor 6 Tahun 2023 resmi dicabut sejak Permendesa baru diundangkan.

Secara hukum, pencabutan regulasi lama tidak membatalkan data maupun dokumen yang telah dihasilkan. Ketentuan peralihan justru menjamin proses pemerintahan desa tetap berjalan selama masa transisi sehingga tidak terjadi kekosongan hukum maupun terhentinya pelayanan publik.

Permendesa ini juga mengakomodasi desa yang belum memiliki infrastruktur digital memadai. Berdasarkan Pasal 182, desa yang belum memiliki akses internet atau sarana teknologi informasi tidak diwajibkan menerapkan Platform SID secara daring dan dapat menyesuaikan pelaksanaannya secara bertahap sesuai kebijakan pemerintah kabupaten/kota.

Karena siklus penyusunan RKP Desa dan APB Desa saat ini masih berada dalam masa transisi, pemerintah desa disarankan mulai menggunakan Permendesa Nomor 13 Tahun 2025 sebagai dasar hukum dokumen perencanaan serta mempersiapkan migrasi data sejak dini agar penyesuaian sistem dapat diselesaikan sebelum batas waktu berakhir pada November 2026.

Tahapan dan Dokumen Perencanaan Desa Tahun 2027

Perencanaan Desa Tahun 2027 merupakan proses penyusunan arah pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif, transparan, dan berbasis data. Tahapan ini mengintegrasikan ketentuan dalam Permendes  Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (sepanjang substansi yang masih menjadi acuan teknis) dengan Permendes Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Informasi Desa, terutama dalam memastikan program prioritas desa selaras dengan arah kebijakan nasional, pencapaian SDGs Desa, serta kebutuhan masyarakat.

1. Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) RPJM Desa

Tahapan awal dilakukan bagi desa yang memasuki masa jabatan kepala desa baru atau menyusun RPJM Desa baru. RPJM Desa menjadi dokumen perencanaan pembangunan desa untuk jangka waktu delapan tahun yang memuat visi, misi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa.

Dokumen yang dihasilkan: 

•  Perdes RPJM Desa
• Dokumen RPJM Desa

2. Musyawarah Desa (Musdes)

BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan pembangunan desa. Musdes membahas arah pembangunan, evaluasi pelaksanaan pembangunan, serta menjaring aspirasi masyarakat sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan.

Dokumen yang dihasilkan:

• Berita Acara Musdes
• Daftar Hadir
• Notulen Hasil Musdes

3. Pencermatan RPJM Desa

Pemerintah Desa melakukan pencermatan terhadap RPJM Desa untuk memastikan kegiatan yang akan direncanakan pada tahun 2027 tetap sesuai dengan arah kebijakan pembangunan desa dan target pembangunan jangka menengah.

Kegiatan ini meliputi:

• Evaluasi capaian RPJM Desa.
• Identifikasi program yang belum terlaksana.
• Penyesuaian dengan kebijakan pemerintah terbaru.

Dokumen yang dihasilkan:

• Berita Acara Pencermatan RPJM Desa
• Daftar Prioritas Program

4. Pencermatan Data SDGs Desa

Penyusunan RKP Desa harus berbasis data. Oleh karena itu dilakukan pencermatan terhadap data SDGs Desa sebagai dasar menentukan prioritas pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, penanganan stunting, ketahanan pangan, lingkungan, serta pelayanan dasar.

Data SDGs Desa menjadi instrumen utama dalam menentukan kebutuhan riil masyarakat.

Dokumen yang dihasilkan:

• Berita Acara Pencermatan SDGs Desa
• Rekap Data SDGs Desa
• Analisis Permasalahan dan Potensi Desa

5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Penyusunan RKP Desa

Musrenbang Desa merupakan forum pembahasan rancangan RKP Desa yang disusun berdasarkan hasil pencermatan RPJM Desa dan SDGs Desa.

Forum ini menetapkan:

• Prioritas kegiatan tahun 2027.
• Prioritas penggunaan Dana Desa.
• Sumber pendanaan kegiatan.
• Daftar usulan kepada Pemerintah Daerah.

Kegiatan yang direncanakan juga memperhatikan prioritas penggunaan Dana Desa, antara lain:

• Penanganan kemiskinan.
• Layanan dasar kesehatan
• Potensi & Keunggulan Desa
• PKTD
• Inklusi.
• Infrastruktur
• Perubahan Iklim
• Ketahanan Pangan.
• Desa Digital
• Peningkatan Kualitas SDM.
• BUMDes / BUMDesma.

Dokumen yang dihasilkan:

• Berita Acara Musrenbang Desa
• Rancangan RKP Desa
• Daftar Usulan RKP Kabupaten

6. Musyawarah Desa Penetapan RKP Desa

Setelah melalui proses pembahasan, RKP Desa ditetapkan melalui Musyawarah Desa sebagai bentuk persetujuan masyarakat terhadap rencana pembangunan desa tahun 2027.

Dokumen yang dihasilkan:

• Berita Acara Musdes Penetapan RKP Desa
• Kesepakatan Penetapan RKP Desa

7. Penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa

Kepala Desa menetapkan RKP Desa menjadi Peraturan Desa sebagai dasar hukum penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2027.

Dokumen yang dihasilkan:

• Perdes tentang RKP Desa
• Lampiran RKP Desa

8. Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2027

Berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan, Pemerintah Desa menyusun APB Desa yang memuat:

• Pendapatan Desa.
• Belanja Desa.
• Pembiayaan Desa.

APB Desa menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selama Tahun Anggaran 2027.

Dokumen yang dihasilkan:

• Perdes APB Desa Tahun 2027
• Perkades Penjabaran APB Desa
• DPA Pelaksana Kegiatan

9. Publikasi Dokumen Perencanaan Desa

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, Pemerintah Desa wajib mempublikasikan dokumen perencanaan dan penganggaran kepada masyarakat melalui berbagai media.

Media publikasi dapat berupa:

• Baliho APB Desa.
• Website Desa.
• Media sosial desa.
• Papan informasi desa.
• Sistem informasi desa.

Dokumen yang dipublikasikan:

• RPJM Desa
• RKP Desa
• APB Desa
• Prioritas Penggunaan Dana Desa
• Informasi kegiatan pembangunan desa

Adi Parmadi

Bimtek Inputan Penggunaan Dana Desa 2026 dan Pendataan Sosbud Percepat Kualitas Input Data TPP di Buleleng

 

BULELENG – Upaya meningkatkan kualitas pengelolaan data sekaligus mempercepat penyelesaian pelaporan terus dilakukan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Buleleng. Salah satunya melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penginputan Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2026 dan Pendataan Sosial Budaya (Sosbud) yang digelar di Ruang Rapat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Buleleng, senin 13 Juli 2026.

Kegiatan tersebut diikuti TPP dari tiga kecamatan, yakni Kecamatan Buleleng, Sukasada, dan Banjar. Bimtek menjadi ruang belajar bersama untuk menyamakan pemahaman sekaligus memastikan proses penginputan data berjalan sesuai ketentuan dan menghasilkan data yang akurat. Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Koordinator Kabupaten (Korkab) Buleleng Ni Wayan Wetini yang menekankan pentingnya ketelitian dan percepatan penyelesaian pelaporan sebagai bagian dari penguatan tata kelola pendampingan desa. Selanjutnya, peserta memperoleh pengarahan teknis dari PIC kegiatan mengenai target penyelesaian serta mekanisme pelaksanaan pendataan.

Memasuki sesi utama, TAPM Provinsi Bali, Adi Parmadi, memaparkan materi mengenai penginputan Penggunaan Dana Desa Tahun 2026. Penyampaian materi diawali dengan evaluasi terhadap hasil input yang telah dilakukan oleh masing-masing pendamping. Dari evaluasi tersebut, sejumlah kendala teknis dan kesalahan pengisian dibahas secara terbuka agar tidak kembali terulang.

Setelah evaluasi, peserta diajak mengikuti simulasi pengeditan data serta proses penambahan input baru sesuai kondisi riil di lapangan. Materi tidak hanya disampaikan secara teoritis, tetapi langsung dipraktikkan melalui pendampingan langkah demi langkah sehingga setiap peserta dapat memahami alur pengisian secara menyeluruh. Suasana bimtek berlangsung interaktif ketika seluruh pendamping melakukan praktik langsung menggunakan data desa masing-masing. Pendekatan tersebut terbukti efektif karena selama kegiatan berlangsung terjadi peningkatan progres penginputan dari sejumlah desa yang sebelumnya masih belum lengkap.

Usai sesi Penggunaan Dana Desa, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi Pendataan Sosial Budaya (Sosbud). Tahapan diawali dengan pengisian data menggunakan format Microsoft Excel sebagai dasar validasi dan pengecekan kelengkapan data. Setelah seluruh data dipastikan sesuai, peserta kemudian diarahkan melakukan penginputan ke Google Form sebagai media pengumpulan data secara terintegrasi.

Melalui bimtek ini diharapkan seluruh TPP memiliki pemahaman yang sama terhadap mekanisme penginputan Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 maupun Pendataan Sosbud. Keseragaman pemahaman tersebut menjadi kunci dalam menghasilkan data yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan desa.

Adi Parmadi