Rakor TPP Kota Denpasar, tekankan aspek kualitas dan kuantitas pendampingan

Denpasar, Seluruh Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kota Denpasar mengikuti rapat koordinasi (Rakor) yang digelar di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Denpasar, Jumat (24/4/2026). Kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat kinerja pendamping desa dalam mengawal berbagai agenda strategis pembangunan desa.

Rakor dibuka oleh Koordinator Kota (Korkot) I Ketut Suardana yang menekankan pentingnya soliditas tim serta peningkatan kualitas kerja pendamping di lapangan. Menurutnya, TPP memiliki peran sentral dalam memastikan program pembangunan desa berjalan tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Usai pembukaan, Koordinator Provinsi (Korprov) Kadek Suardika menyampaikan arahan terkait pentingnya keberadaan pendamping yang memenuhi aspek kualitas dan kuantitas. Ia menegaskan bahwa tantangan pembangunan desa saat ini membutuhkan pendamping yang kompeten, adaptif, serta mampu bekerja dalam tim yang kompak. “Pendamping harus hadir dengan kapasitas yang baik, jumlah yang memadai, dan menjaga kekompakan tim agar setiap target pendampingan bisa tercapai optimal,” tegasnya dalam rakor.

Sesi berikutnya diisi penguatan kapasitas oleh TAPM Provinsi Adi Parmadi. Dalam paparannya, ia menyoroti pentingnya pengelolaan media sebagai sarana publikasi keberhasilan desa. TPP didorong aktif memfasilitasi pemerintah desa dalam menyusun berita terkait penggunaan Dana Desa, perkembangan BUMDes, serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Tidak hanya itu, berita yang telah diterbitkan desa juga diminta direpost ke blogspot TPP, kemudian disebarluaskan kembali melalui akun media sosial masing-masing pendamping seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X. “Kerja-kerja desa harus  terlihat. Ketika pembangunan berjalan baik, masyarakat juga perlu mengetahui capaian tersebut melalui media yang dikelola secara positif dan konsisten,” ujarnya.

Selain isu media desa, rakor juga menegaskan kembali peran TPP dalam pemantauan konvergensi stunting melalui aplikasi eHDW, percepatan pemeringkatan BUMDes, progres penyaluran Dana Desa 2026 beserta pemanfaatannya, serta persiapan pemutakhiran Indeks Desa. Yang diselingi dengan beberapa pertanyaan dari pendamping. Setelah itu, masing-masing TA Kabupaten menyampaikan progres, hambatan, dan rencana tindak lanjut sesuai bidang yang diampu.

Rakor kemudian ditutup oleh Korkot Ketut Suardana dengan menegaskan kembali poin-poin hasil rapat sebagai pedoman bersama. Ia berharap seluruh TPP Kota Denpasar semakin solid, responsif, dan mampu menghadirkan kerja TPP berdampak  untuk desa berdaya di Kota Denpasar

Adi Parmadi

Semangat Kartini Menginspirasi TPP, Menggerakkan Pendampingan untuk Desa Berdaya

 

Hari Kartini bukan sekadar mengenang sosok Raden Ajeng Kartini sebagai pelopor kebangkitan perempuan Indonesia. Peringatan setiap 21 April menjadi momentum untuk melanjutkan nilai perjuangannya melalui karya nyata, pengabdian, dan keberanian membawa perubahan di tengah masyarakat.

Semangat Kartini hari ini hidup dalam berbagai peran perempuan Indonesia, termasuk para Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Bali  hadir di tengah desa sebagai mitra pembangunan. Dengan dedikasi dan kerja nyata, TPP mendampingi pemerintah desa serta masyarakat dalam memperkuat tata kelola, mendorong pemberdayaan ekonomi, meningkatkan kualitas layanan sosial dasar, hingga memastikan pembangunan berjalan partisipatif dan tepat sasaran.

Di balik berbagai capaian desa, ada kerja pendampingan yang sering berjalan senyap namun berdampak besar. TPP hadir membantu desa menyusun perencanaan, mengawal pemanfaatan dana desa, mendorong inovasi lokal, serta memperkuat kapasitas masyarakat agar semakin mandiri dan berdaya saing. Langkah-langkah tersebut menjadi wujud nyata semangat Kartini: membuka jalan, memberi harapan, dan menghadirkan kemajuan.

Hari Kartini menjadi pengingat bahwa perjuangan tidak selalu hadir lewat panggung besar, tetapi juga melalui kerja tulus mendampingi masyarakat dari hari ke hari. Semangat itulah yang menjadikan desa semakin kuat, mandiri, dan berdaya.

Selamat Hari Kartini. Terus bersinar, terus menginspirasi, dan terus bergerak bersama membangun desa Indonesia yang maju.

Adi Parmadi

DPMD Kab Buleleng gelar Sosialisasi/ Bimtek eHDW, Fokus Percepatan Data Konvergensi Stunting

Dinas PMD kabupaten Buleleng bersama Tenaga Pendamping Profesional (TPP) menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) aplikasi eHDW yang diikuti Kader Pembangunan Manusia (KPM), admin desa, serta TPP se-Kabupaten Buleleng, Selasa (21/4/2026) melalui Zoom Meeting untuk percepatan pendataan konvergensi stunting desa.

Kegiatan dipandu oleh host Made Ananda selaku PIC Sosbud TAPM Kabupaten Buleleng. Dilanjutkan Setelah penyampaian agenda,  Bimtek dibuka oleh Made Ariana mewakili Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng. Dalam arahannya, Made Ariana menekankan pentingnya pemahaman teknis aplikasi eHDW bagi seluruh peserta khususnya KPM sebagai ujung tombak pendataan di desa. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya integritas data serta kolaborasi antar unsur di desa agar intervensi penanganan stunting berjalan tepat sasaran. “Peserta, khususnya KPM, harus memahami teknis aplikasi eHDW, menjaga kualitas data, dan membangun kolaborasi dengan admin desa maupun pendamping desa,” tegasnya.

Usai pembukaan, materi pertama disampaikan oleh I Made Adi Parmadi selaku PIC Sosbud TAPM Provinsi Bali. Dalam paparannya, ia menjelaskan mekanisme pendataan dan pemantauan melalui aplikasi eHDW sebagai instrumen penting dalam memonitor capaian konvergensi stunting di tingkat desa. Ia menegaskan, setelah proses pendataan dilakukan oleh KPM, data harus segera divalidasi oleh admin desa. Langkah ini dinilai penting agar skor konvergensi stunting desa dapat terpublikasi dan dipantau bersama oleh seluruh pihak terkait. “Validasi data menjadi kunci. Jika data sudah tervalidasi, maka skor konvergensi desa akan muncul dan bisa menjadi dasar evaluasi bersama,” ujarnya.

Materi kedua kembali disampaikan oleh Made Ariana dengan memberikan umpan balik terhadap progres capaian konvergensi stunting masing-masing desa di Kabupaten Buleleng. Dalam sesi ini, peserta juga diajak mencermati posisi capaian desa sekaligus langkah percepatan yang perlu dilakukan.

Diskusi dipandu oleh host dengan membaca beberapa pertanyaan dari ruang chat dengan berbagai pertanyaan dari peserta seputar kendala teknis penginputan data, validasi, hingga strategi meningkatkan capaian indikator desa.

Kegiatan kemudian ditutup dengan penyampaian Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) oleh made Ananda. Ia berharap hasil bimtek segera ditindaklanjuti di masing-masing desa sehingga pemanfaatan aplikasi eHDW semakin optimal dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Buleleng.

Adi Parmadi

PROGRES PEMERINGKATAN BUMDES & BUMDESMA DI PROVINSI BALI.

Progres pengisian data pemeringkatan BUM Desa dan BUM Desa Bersama di Provinsi Bali per 19 April 2026 pk 08.30 Wita, menunjukkan capaian yang cukup signifikan. Dari total 641 BUM Desa dan BUMDesma yang terdaftar mengikuti pemeringkatan (sekitar 93,40% dari total unit yang berbadan hukum), sebanyak 459 data atau 72% telah berhasil dikirim (submitted), sementara 182 data atau 28% masih dalam proses pengisian.

Secara kabupaten/kota, Kabupaten Karangasem menjadi satu-satunya daerah yang telah submit 100% pengiriman data (81 BUMDES/Bumdesma), sehingga perlu didorong percepatan verifikasi di Kecamatan dan Kabupaten. Sementara itu, Kabupaten Buleleng (73 terkirim, 65 dalam proses) dan Gianyar (36 terkirim, 34 dalam proses) masih memiliki jumlah data yang cukup besar dalam tahap penyelesaian.

Kabupaten Tabanan mencatat jumlah pengiriman tertinggi (127 BUMDES/Bumdesma), disusul Buleleng (73 BUMDES/Bumdesma), namun masih diiringi dengan angka proses yang juga relatif tinggi. Di sisi lain, Kabupaten Jembrana menunjukkan progres hampir tuntas dengan 44 submit data t dan hanya 2 yang masih berproses.

Data ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan pemeringkatan di Provinsi Bali sudah berjalan dengan baik, namun masih diperlukan percepatan di beberapa kabupaten agar seluruh data dapat segera terselesaikan dan mencapai target 100%.

* Darma Setiawan

Dari Desa Delodberawah untuk Kemandirian Ekonomi: BUMDes Tunjung Mekar Jalani Verifikasi Pemeringkatan

Kegiatan pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunjung Mekar yang berlokasi di Desa Delodberawah saat ini tengah memasuki tahapan penting, yaitu proses verifikasi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya evaluasi dan peningkatan kinerja BUMDes agar dapat berkembang secara optimal serta memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian desa.

Dalam pelaksanaannya, proses pemeringkatan ini mendapatkan pendampingan dan fasilitasi secara aktif dari Pendamping Lokal Desa (PLD) serta Pendamping Desa (PD). Kehadiran para pendamping ini sangat membantu dalam memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari pengumpulan data, penyusunan dokumen, hingga kesiapan menghadapi proses verifikasi. Lanjut Klik Desa Delodberawah

Smart Sustainable Village Economy

Smart Sustainable Village Economy adalah konsep Ekonomi Desa Berkelanjutan Berbasis Digital, Lingkungan, dan Kesejahteraan, atau pendekatan pembangunan desa yang mengintegrasikan kemajuan teknologi, pelestarian alam, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam konsep ini, desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi subjek yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan produk dan potensi desa menjangkau pasar yang lebih luas tanpa batas geografis. Di sisi lain, prinsip keberlanjutan lingkungan memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi tetap menjaga keseimbangan alam, sehingga sumber daya dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Sementara itu, pendekatan kesejahteraan (wellness) menempatkan kesehatan fisik, mental, dan sosial masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan.

Ketiga aspek ini saling melengkapi: digital sebagai alat, lingkungan sebagai fondasi, dan kesejahteraan sebagai tujuan. Dalam konteks desa—terutama di Bali—konsep ini selaras dengan nilai Tri Hita Karana, yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan spiritualitas.

Dengan mengadopsi pendekatan ini, desa dapat mengembangkan ekonomi yang tidak hanya tumbuh secara finansial, tetapi juga berkelanjutan, sehat, dan bermakna bagi kehidupan masyarakatnya.

~ dedet ~

Pemeringkatan BUMDes, Pengelolaan Media dan eHDW Fokus Utama Rakor Kabupaten Badung

Badung, 17 April 2026,  Pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengelolaan media, serta pemantauan aplikasi eHDW menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Badung yang digelar di ruang rapat kadis PMD Kabupaten Badung. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh TPP se-Kabupaten Badung sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas pendamping desa.

Rakor dibuka oleh Koordinator Kabupaten (Korkab) Badung, Made Dana, yang dalam arahannya menekankan pentingnya soliditas pendamping desa dalam menjawab tantangan pembangunan desa yang semakin dinamis. Ia juga mendorong seluruh TPP untuk terus meningkatkan kualitas pendampingan, khususnya pada pemeringkatan Bumdes/Bumdesma, pengelolaan media  informasi, dan pemantauan konvergensi stunting.

Agenda pertama diisi dengan peningkatan kapasitas terkait pemeringkatan BUMDes yang disampaikan oleh Darma Setiawan, PIC BUMDes Provinsi serta Pic Bumdes kab made Dana. Materi disampaikan secara aplikatif dan diselingi praktik langsung, sehingga peserta dapat memahami teknis penilaian dan indikator pemeringkatan.

Selanjutnya, sesi kedua Adi Parmadi, PIC Pengelolaan data dan informasi serta Pengembangan Sosbud Provinsi, yang menyampaikan materi mengenai pengelolaan media desa dan aplikasi eHDW. Dalam paparannya ditegaskan agenda pengelolaan media tahun 2026 sebagai sarana publikasi pembangunan desa, transparansi informasi, serta penguatan citra positif desa di ruang digital.

Selain itu, Adi Parmadi bersama I Gusti Ngurah Anom Putra selaku Pic Sosbud Kab, peserta  diberikan penguatan terkait pemantauan konvergensi percepatan penurunan stunting melalui aplikasi eHDW. Pendamping desa diminta aktif memfasilitasi pemerintah desa dalam pemutakhiran data, koordinasi lintas sektor, serta memastikan intervensi stunting berjalan tepat sasaran.

Suasana rakor berlangsung interaktif melalui sesi diskusi, tanya jawab, dan berbagi pengalaman lapangan antarpendamping. Berbagai persoalan teknis yang dihadapi di desa dibahas bersama guna menemukan solusi yang efektif dan cepat.

Kegiatan ditutup oleh Korkab Made Dana. Ia berharap hasil rakor ini segera diterjemahkan dalam aksi nyata di lapangan sehingga pendampingan desa di Kabupaten Badung semakin berdampak, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa.

Adi Parmadi