Mendes PDTT: Pentingnya Membangun Desa Berbasis Ekologi

Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar tegaskan komitmen untuk genjot pembanngunan desa dan dengan konsisten memperhatikan keseimbangan ekologi.

Hal tersebut disampaikan Abdul Halim Iskandar saat menjadi keynote speaker di Webinar Nasional yang bertema “Masa Depan Perlindungan Sumber Daya Alam Berbasis Desa Gambut dalam Pembangunan Nasional” yang diselenggarakan oleh Institut Pertanian Bogor, pada Selasa, (30/06/2020).

Gus Menteri, sapaan akrabnya menekankan, perencanaan pembangunan di desa, baik oleh Kepala Desa dan seluruh warga masyarakat desa jangan sekali-kali melenceng dari akar budaya dan adat istiadat masyarakat yang ada.

“Di mana-mana selalu saya ingatkan, pembangunan desa harus senantiasa bertumpu pada akar budaya dan adat istiadat yang ada,” uUngkap Gus Menteri

Menurut Gus Menteri, berbagai hal yang ada di desa selalu ada yang disebut dengan ilmu titen. 

“Ilmu titen itu ilmu yang dikembangkan oleh nenek moyang kita berdasarkan pada berbagai fenomena dan kejadian alam yang terjadi secara konstan dan kemudian diambil kesimpulan menjadi sebuah teori. Teori ilmu titen ini juga bagian dari keseimbangan ekologi,” ujar Pria Kelahiran Jombang ini.

Gus Menteri mencontohkan teori ilmu titen yang ada di Gunung Merapi dan diyakini sebagai bagian dari keseimbangan ekologi.

“Misalnya cerita tentang gunung Merapi yang mau memuntahkan lava-nya, warga masyarakat melihat berbagai situasi alam, keluarnya berbagai binatang yang selama ini tidak pernah keluar, tidak pernah turun, tiba-tiba menampakkan diri. Berarti ada situasi di luar sepengetahuan warga tetapi merupakan bagian dari keseimbangan ekologi,” kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Gus Menteri menjelaskan terkait dengan strategi pembangunan desa berekosistem gambut yang dilakukan Kemendes PDTT selama ini sesuai dengan Indeks Desa Membangun (IDM), komponen yang lebih berpengaruh terhadap status Desa berekosistem gambut ialah dimensi ekologi yang terus menerus menjadi fokus perhatian Kemendes PDTT.

“Desa yang ada di wilayah gambut kurang lebih ada sekitar 333 Desa dari 74.953 Desa. Jadi cukup besar, cukup banyak dan cukup luas. Tentu ini juga menjadi perhatian tersendiri dari Kemendes PDTT, karena memang memiliki karakteristik yang berbeda dengan desa-desa yang ada di Indonesia,” ungkapnya

Di sisi lain, Gus Menteri juga menegasakan tugas utama Kemendes PDTT dalam percepatan pembangunan desa di dalam penentuan skala prioritas penggunaan dana desa. Harapannya di tahun 2021 nanti, peraturan yang dikeluarkan oleh Kemendes PDTT betul-betul sesuai dengan berbagai permasalahan yang ada di desa.

“Kita ingin agar regulasi yang terkait dengan skala prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 betul-betul berbasis pada permasalahan yang ada di desa. Tentunya ini butuh dukungan dari berbagai pihak utamanya dari para pakar, para pengamat dan para ahli, agar kita betul-betul fokus dan dana desa memiliki daya ungkit yang efektif dan efisien ketika prioritasnya memang betul-betul difokuskan sesuai dengan permasalahan di desa,” Pungkas Gus Menteri

Tak Kesampingkan Adat, Pengembangan SDM dan Ekonomi Desa Dilakukan Secara Simultan

JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) dan ekonomi merupakan dua unsur pembangunan desa yang tak boleh dipisahkan. Keduanya harus dilakukan secara simultan tanpa mengesampingkan adat dan budaya yang ada di perdesaan.

Hal tersebut disampaikan saat menjadi narasumber pada Webinar ‘UNESA Membangun Desa di Masa Covid 19’, sekaligus melepas sejumlah mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN), di Jakarta, Senin (29/6).

“Tidak ada gunanya kita melakukan pembangunan SDM tanpa peningkatan ekonomi, tidak ada gunanya melakukan peningkatan ekonomi tanpa berupaya meningkatkan penguatan potensi SDM. Tidak ada gunanya sehat tanpa pengetahuan, tanpa kecukupan ekonomi, tanpa ilmu. Dan agak kurang bermanfaat kalau pintar-pintar semua tapi ekonominya kurang bagus,” ujar Menteri Desa.

Gus Menteri, sapaannya, menegaskan, pembangunan desa juga tidak boleh lepas dari akar budaya dan adat istiadat desa. Menurutnya, budaya dan adat istiadat yang dimiliki desa merupakan aset penting yang harus terus dipertahankan.

“Apapun, dimanapun, dan bagaimanapun caranya, membangun desa tidak boleh keluar dari akar budaya dan adat istiadat desa,” ujar Gus Menteri.

Di samping itu, Gus Menteri mengajak seluruh civitas akademika UNESA (Universitas Negeri Surabaya) dan mahasiswa KKN untuk memegang prinsip gotong royong sebagai visi dalam melakukan pembangunan di desa. Gotong royong atau yang sering ia sebut dengan slogan holopis kuntul baris ini menurutnya, telah menjadi budaya masyarakat desa yang harus dipertahankan.

“Apakah tentang pembangunan ekonomi desa, edukasi agar masyarakat desa terdidik; berpengetahuan; memiliki wawasan luas, maka itupun harus dilakukan dengan semangat gotong royong,” tegas Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Gus Menteri berharap, mahasiswa yang melakukan KKN dapat menggali ide pemikiran dan melakukan berbagai tindakan terbaik untuk menjawab kebutuhan masyarakat desa. Ia berpesan, agar mahasiswa KKN dapat menjadi agent of change (agen perubahan) dan menjadi teladan yang baik bagi masyarakat.

“Kepada mahasiswa, harapan besar masyarakat ada di pundak kalian. Singsingkan lengan baju untuk berkontribusi pada pembangunan nasional,” ujar Pria Kelahiran Jombag ini.

Di sisi lain, Rektor UNESA, Nurhasan mengatakan, KKN di UNESA di masa pandemi covid 19 ini telah dimodifikasi dengan selalu patuh pada protokol kesehatan. Menurutnya, dalam tiga tahun terakhir, KKN UNESA telah dilaksanakan lebih di 500 desa di beberapa kabupaten/kota di Indonesia.

“Sebagaimana terkait program Kampus Merdeka untuk Desa, maka KKN ini akan melaksanakan empat program meliputi kewirausahaan, proyek desa, proyek kemanusiaan, dan program mengajar agar SDM di desa dapat memperoleh edukasi-edukasi yang baik dari program ini,” ujar Nurhasan.

Gus Menteri : sentuhan dosen dan kampus maka pembangunan desa lebih terarah

JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar minta dosen dan kampus agar turut terlibat membantu kepala-kepala desa dalam menyusun perencanaan program pembangunan desa.

Abdul Halim mengungkapkan, salah satu yang menjadi kendala pembangunan desa adalah perencanaan, selama ini masih banyak kepala desa yang melakukan pembangunan tidak berbasis kebutuhan, melainkan atas dasar keinginan atau ingin sama dengan desa tetangga.

"Perencanaan pembangunan desa cenderung berdasarkan pada keinginan bukan pada kebutuhan, hampir semua warga masyarakat desa seakan-akan terjadi perebutan untuk lokasi pembangunan," ungkap Menteri Halim saat menjadi keynote speaker pada kegiatan Webinar Nasional yang digelar Universitas Negari Malang, Senin (29/06/2020).

Gus Menteri -sapaan akrab Abdul Halim Iskandar- mengatakan, melalui sentuhan dosen dan kampus maka pembangunan desa lebih terarah kepada hal-hal yang prioritas sehingga peningkatan ekonomi masyarakat desa tumbuh.

Mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur itu melanjutkan, selama ini Dana Desa banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan desa satu ke desa lainnya atau dari kampung satu ke kampung sebelah.

Pembangunan infrastruktur tersebut harus bertumpu pada kepentingan peningkatan ekonomi.

"Misalnya dalam poros desa harus yang menghubungkan ke lembaga-lembaga pendidikan, ke tempat-tempat kesehatan atau tempat-tempat produksi, entah itu produksi pangan atau produksi lainnya," imbuhnya.

Gus Menteri meminta agar pembangunan yang dianggap tidak berdasarkan kebutuhan dapat menjadi pelajaran dan dievaluasi.

Pada tahun anggaran 2021 mendatang dana desa harus digunakan lebih bijak berdasarkan kebutuhan yang mendesak atau skala prioritas.

Salah satu contoh di wilayah Papua, Papua Barat dan NTT masih ada kurang lebih 5 ribu desa yang belum ada listrik. Oleh karena itu dasa desa harus digunakan untuk program elektrifikasi desa.

"Lalu yang ke-2 sampai hari ini masih ada sekitar 1500 desa yang tidak memiliki jaringan internet maka penggunaan dana desa 2021 kita upayakan untuk desa-desa seperti itu digunakan untuk kepentingan pengadaan internet, tentu ini juga akan dikerjasamakan dengan Kominfo, Telkom dan berbagai pihak yang memiliki kewenangan," pungkasPria Kelahiran Jombang ini.

Gus Menteri Minta Segera Digitalisasi Desa Wisata

Bejiharjo- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dan Ibu Umi Lilik Nashriyah menyambangi Desa Wisata Goa Pindul Desa Bejiharjo, Gunungkidul, Yogyakarta.

Setiba di lokasi, Menteri Desa beserta rombongan kemudian berganti baju  untuk menikmati eksotisme wisata Goa Pindul.

Destinasi wisata air ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) Maju Mandiri yang dipimpin oleh Sarana.

Menteri Desa mengaku bahagia berkesempatan sambangi Goa Pindul ini karena Ia telah mendengar keseruan destinasi ini dari Umi Lilik.

Gus Menteri, sapaan akrabnya, mengingatkan seluruh pengelola desa wisata untuk ikuti perkembangan era digital saat ini.

"Saya harap Goa Pindul dan seluruh aset wisata di Yogyakarta ini dikelola secara digital agar bisa segera diakses lebih luas dan tidak hanya andalkan informasi dari mulut ke mulut," kata Gus Menteri, Sabtu (27/6/2020).

Gus Menteri pun berharap agar destinasi wisata ini segera dibuka mengingat saat ini masyarakat memang sangat membutuhkan liburan setelah era Covid-19 ini.

"Semoga segera dibuka pada awal Juli ini karena saat ini sudah memasuki era New Normal dan Polri pun telah mencabut maklumat soal protokol era Covid-19," harap Alumni UNY ini disambut tepukan tangan warga yang hadir di Goa Pindul.

Namun, kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini, harus tetap mengedepankan Protokol Kesehatan agar mata rantai penyebaran Covid-19 terputus.

Pembukaan Desa Wisata ini juga bertujuan agar perputaran ekonomi kembali berjalan dan kembali bangkit usai terpuruk akibat pandai global ini.

Setelah itu, Gus Menteri menandatangani prasasti pembangunan Bejiharjo Edupark yang merupakan Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal oleh Kementerian Desa dan PDTT.

Setelah itu, Gus Menteri, Umi Lilik dan rombongan kemudian turun ke air dan menikmati wisata air Goa Pindul.

Gus Menteri dan Umi Lilik terlihat sangat menikmati destinasi wisata itu.

Setelah itu, Gus Menteri bersama rombongan bergerak ke Pantai Indrayanti.

Sebelumnya, Gus Menteri meninjau Gedung Pendidikan Lokasi UNY yang dibangun di tengah desa di Kabupaten Gunungkidul dan berdialog dengan Para Lurah di Tlogo Jonge.

Sambangi Yogyakarta, Gus Menteri MOU dengan Pertides

Yogyakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar sambangi Universitas Negeri Yogyakarta, Sabtu (27/6/2020).

Menteri Desa menghadiri penandatanganan kesepahaman bersama antara Kemendes PDTT dengan Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides).

Selain itu, Gus Menteri, sapaan akrabnya juga jadi narasumber Webinar Nasional bertema Kampus Merdeka untuk Desa sekaligus melepas Praktik Kependidikan dan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa UNY.

Gus Menteri akui, kementerian yang dipimpinnya lebih mengintensifkan sinergitas dengan kalangan akademika atau kampus. Apalagi, saat ini ada project Kampus Merdeka untuk Desa yang dinilainya sangat strategis.

Gus Menteri ingin program yang diluncurkan di masa Pandemi Covid-19, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa itu lebih dekat dengan warga desa dan lebih memahami kondisi desa.

"Saya ingin nantinya regulasi di Kemendes PDTT memperhatikan kearifan lokal karena hal itu berkaitan dengan Desa Harus miliki kemandirian dengan Dana Desa, sementara satu sisi harus diakui Sumberdaya Manusia di desa masih bervariasi," kata Gus Menteri di Auditorium UNY.

Gus Menteri mengatakan, desa itu merupakan kunci pembangunan di Indonesia. Olehnya, Kemendes PDTT sedang menggenjot  mengambil hikmah yang baik di era Covid-19 yaitu Kedisiplinan dan Kesehatan.

"Hikmah ini harus diambil untuk mendorong pembangunan di desa," kata Alumni UNY ini.

Kemendes PDTT saat ini sedang menyusun regulasi berkaitan dengan skala prioritas pengelolaan Dana Desa yang memang sesuai dengan kondisi riil dan kearifan lokal desa itu.

"Disini peran Pertides untuk mengetahui kondisi nyata di desa melalui KKN tematik seperti Kampus Merdeka untuk Desa dan turun langsungnya para pakar ke Desa dengan program spesifik untuk pendampingan ke Desa," kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.


"Masukan-masukan dari Kampus ini bakal dicantumkan dalam Permendesa tahun 2021," kata Gus Menteri.

Sebelumnya, Gus Menteri menandatangani nota kesepahaman dengan Forum Pertides di Yogyakarta, yaitu UNY, Universitas Gadjah Mada, Universitas Nadhlatul Ulama, Universitas Sarjana Wiyaya, Institut Teknologi Yogyakarta dan UPN Veteran Yogyakarta.

Gus Menteri hari ini juga melepas 4.390 mahasiswa KKN UNY yang tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia.

Pendampingan Desa Salah Satu Output Prioritas Kementerian Desa PDTT Tahun Anggaran 2021

Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Komisi V DPR RI sepakat untuk menyesuaikan alokasi Pagu Anggaran belanja dalam penyusunan program dan kegiatan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rapat Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian/Lembaga Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2021.

Berdasarkan usul dan pendapat Komisi V DPR RI  dalam memperjuangkan program pembangunan yang berskala nasional termasuk program pembangunan yang merupakan aspirasi daerah pemilihan anggota Komisi V DPR RI.

Hal tersebut sesuai dengan program peningkatan SDM dan program prioritas berbasis masyarakat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 17 tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Abdul Halim Iskandar, atau yang akrab disapa Gus Menteri ini memaparkan, bahwa output prioritas tahun anggaran 2021 mencakup pendampingan desa, digitalisasi desa, penguatan investasi desa, pengembangan potensi unggulan untuk pengembangan ekonomi desa, serta pencegahan stunting di desa. Secara khusus akan dikembangkan desa wisata terutama yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Kementerian Desa PDTT juga menjaga ketahanan pangan dengan membangun gudang atau lumbung di desa, daerah tertinggal, pulau kecil dan terluar, dan daerah perbatasan. Pembangunan transmigrasi mencakup jalan antar wilayah, sertifikasi lahan, serta pengembangan ekonomi kawasan,” Tambah Gus Menteri

"Dengan disepakati beberapa keputusan berikut maka raker hari ini resmi ditutup," kata Ketua Komisi V DPR RI, di ruang rapat Komisi V DPR RI, Jakarta, Kamis (25/6).


Dalam rapat tersebut, Gus Menteri juga menyampaikan pengembangan struktur organisasi baru Kemendes PDTT yang mencakup pembaruan unit kerja berikut:
1.    Pembangunan Desa dan Perdesaan
2.    Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
3.    Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
4.    Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
5.    Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
6.    Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigras

Di akhir rapat, Gus Menteri menyampaikan terima kasih juga harapan Kemendes PDTT kepada seluruh anggota Komisi V DPR RI.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua, Wakil Ketua dan juga Anggota Komisi V DPR RI, semoga kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama bisa terealisasikan," tegas Gus Menteri

Dalam raker tersebut Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar didampingi Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi, dan juga seluruh jajaran eselon I Kemendes
PDTT.

Kemendes PDTT, Percepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial

Jakarta - Kementerian Desa  Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menghadiri undangan Komisi V DPR R dalam rangka pembahasan  Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rapat Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian/Lembaga di gedung Nusantara V DPR RI, Jakarta, Kamis (25/6).

Dalam rapat tersebut, Abdul Halim Iskandar menyampaikan rencana kerja  pemerintah, khususnya rencana kerja yang akan dilakukan oleh Kemendes PDTT pada 2021.

Rencana kerja pemerintah 2021 bertema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial.” Fokus pengembangan RKP dalam pemulihan ekonomi akan difokuskan pada sektor industri, pariwisata dan investasi.

Sedangkan RKP dalam reformasi sosial akan difokuskan pada reformasi sistem kesehatan nasional, sistem jaring pengaman sosial dan sistem ketahanan bencana.

Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini memaparkan ada tujuh agenda pembangunan  nasional  yang akan dilakukan pemerintah pada 2021.

Agenda pembangunan pemerintah pada 2021 yang pertama adalah ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, SDM berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, infrastuktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar, lingkungan hidup ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan yang terkahir adalah stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

“Fokus agenda pembangunan yang akan dilakukan oleh Kemendes PDTT adalah pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan”, ungkap Gus Menteri

Guna menyukseskan agenda pembangun nasional, Gus Menteri menambahkan, ada sembilan target capaian kinerja yang sudah dicanangkan Kemendes PDTT pada RKP 2021.

“Yang pertama adalah perkembangan status dan pembangunan desa, jumlah revitalisasi BUMDes berdasarkan status, jumlah revitalisasi BUMDes Bersama berdasarkan status, jumlah daerah tertinggal, “ Ungkap Gus Menteri
“Rata-rata IPM di daerah tertinggal, rata-rata nilai indeks perkembangan 60 kawasan perdesaan prioritas nasional (KPPN), rata-rata nilai indeks 52 kawasan transmigrasi yang direvitalisasi, presentase penduduk miskin di daerah tertinggal, dan yang terakhir adalah penurunan angka kemiskinan.” Pungkas Gus Menteri

Pendamping Bali ( Facebook )

https://www.facebook.com/pendamping.bali.5

Gus Menteri Minta Mahasiswa KKN Edukasi Warga Desa soal New Normal

JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar melepas sebanyak 4.219 Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Andalas (Unand) secara virtual di Jakarta, Rabu (24/6). Ia meminta Mahasiswa KKN membantu melakukan edukasi new normal kepada msyarakat desa, untuk mencegah terjadinya penyebaran covid-19.

“Kita mau tidak mau mengajak masyarakat dimanapun untuk hidup sehat lahir dan batin. Bagaimana menjauhkan diri dari kuman, virus, dan berbagai penyakit fisik lainnya. Kemudian meningkatkan imunitas dengan makan-makanan yang bergizi, olahraga, dan menguatkan keimanan kita,” ujar Menteri Halim.

Gus Menteri, sapaannya, mengatakan, mahasiswa KKN seyogyanya juga dapat membantu masyarakat desa dalam melakukan perencanaan pembangunan. Ia mengingatkan, rencana pembangunan desa harus bertumpu pada permasalahan dan potensi yang dimiliki desa.

Selain itu, menurutnya, pembangunan desa juga tidak boleh lepas dari akar budaya desa itu sendiri.

“Jangan sekali-kali merencanakan pembangunan desa yang tidak bertumpu pada budaya desa. Karena budaya adalah aset sosial yang tidak dimiliki oleh negara manapun. Desa-desa kita sangat kaya dengan kekayaan budayanya,” ujar Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

KKN mahasiswa yang dilakukan Unand saat ini berbeda dari KKN biasanya. Saat ini, KKN mahasiswa dilakukan di desa asal atau tempat tinggal masing-masing mahasiswa, berbeda dari biasanya yang dilakukan di desa-desa tertentu yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Menurut Gus Menteri, selain dapat mencegah terjadinya peningkatan penyebaran covid 19, sistem KKN tersebut menurutnya, akan mempermudah mahasiswa dalam membantu melakukan perencanaan pembangunan desa. Pasalnya, mahasiswa KKN yang juga merupakan warga desa setempat akan lebih mudah memahami dan melakukan pemetaan masalah yang dialami desa.

“Kalau KKN dilaksanakan di nagari (desa) yang berbeda dari tempat tinggal mahasiswa, maka akan diawali dengan pemetaan problematika yang dialami oleh masyarakat. Kalau dilakukan di desanya masing-masing maka urusan pemetaan pasti jauh lebih matang dan selesai, karena dari hari ke hari mahasiswa sudah berada di tengah-tengah masyarakat,” ujar Gus Menteri.

Rektor Unand,  Yuliandri mengatakan, di tengah pandemi covid-19, KKN Mahasiwa Unand dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti halnya menjadi relawan sebagai tenaga pendukung dalam berbagai pelayanan kesehatan mulai dari rumah sakit, Puskesmas, hingga proses produksi produk APD untuk dibagikan kepada masyarakat.

Selain itu, kegiatan KKN juga dilakukan melalui berbagai kegiatan penguatan pangan keluarga, sosialisasi new normal, penguatan update profil desa, hingga edukasi masyarakat dalam rangka penurunan angka stunting.

“Di awal covid-19 mewabah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan punya satu program yang memberikan peluang kepada mahasiswa di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menjadi relawan. Maka Unpad mengambil kebijakan bahwa mahasiswa yang menjadi relawan itu kita kompilasikan langsung sebagai mahasiswa yang menyelenggarakan KKN,” ujar Yuliandri

Era New Normal, Kecamatan Busungbiu Update IDM tahun 2020

https://busungbiu.bulelengkab.go.id/berita/era-new-normal-update-buku-idm-indek-desa-membangun-tahun-2020-di-kecamatan-busungbiu-92

DENPASAR, MENUJU NEW NORMAL

Minggu, 21 Juni 2020, Kadis PMD Dukcapil Provinsi Bali didampingi  Kadis PMD Kota Denpasar beserta Camat Denpasar Barat mengunjungi  Pasar Desa Tegal Harum terkait penerapan Protokol Kesehatan Masyarakat di Pasar Rakyat sebagai persiapan menuju era New Normal Life..
Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, ketersediaan sarana mencuci tangan dan physical distancing (jaga jarak) diterapkan dengan baik. (vijey)

PERMENDES 7 TAHUN 2020

https://drive.google.com/file/d/1xU_QOtIelKclRMyIysQyoGsHgFyv-LCg/view?usp=sharing

Pemdes Padangsambian Kaja Salurkan BLT-DD Tahap 3 kepada 30 KPM

http://padangsambiankaja.desa.id/first/artikel/204

tpppbali ( ISTAGRAM )

 https://www.instagram.com/tpppbali/

TOT eHDW VIRTUAL

DPMD DUKCAPIL BALI GELAR TOT eHDW VIRTUAL

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil ( DPMD DUKCAPIL )  Provinsi Bali  menggelar Training of Trainer (TOT)  secara Virtual aplikasi Human Development Worker (eHDW), pada Rabo 03/06/2020. Acara ini langsung dibuka oleh Ir. Nengah Suta Maryana, MMA, Kabid Pembangunan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan DPMD Dukcapil  Provinsi Bali.

  

Peserta TOT ini meliputi  TA PSD /TA PMD dan satu orang Kepala Bidang/Kepala Seksi dari DPMD Kab/Kota se Provinsi bali. Adapun sebagai pelatih  yaitu, I Made Adi Parmadi, TAM PSD Bali dan I Made Sukariawan Bandem , Kepala Seksi Evaluasi Perkembangan Desa  DPMD Dukcapil Bali, dengan narasumber meliputi : Ir. Nengah Suta Maryana, MMA, Kabid Pembangunan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan, Drs Si Ngurah Made Arya Astawa, MSi Kabid Pemerintahan Desa DPMD Dukcapil  Provinsi Bali dan drg. Nyoman Wiradharma, M.Erg, Kasi Kesehatan keluarga dan Gisi Dinas Keehatan Propinsi Bali.

Dalam sambutannya Nengah Suta Maryana, menyatakan bahwa  TOT e-HDW yang dilaksanakan  selama 2 hari, 3 dan 4 juni 2020,  dilakukan dalam implementasi Konvergensi Pencegahan Stunting Di Provinsi Bali. Tujuan dilaksanakannya TOT ini adalah agar Tim Pelatih Kabupaten       ( TPK ) mampu menjalankan fungsi dalam mengorganisasi dan menyelenggarakan serta memfasilitasi pelatihan eHDW bagi Kader Permbangunan Manusia (KPM), termasuk orientasi dashboard kabupaten serta melakukan pembinaan/ pendampingan KPM dalam penyusunan rencana dan strategi pencegahan stunting.

Sementara Nyoman Wiradharma, M.Erg, menyatakan bahwa dalam paparannya ,menyampaikan upaya penurunan stunting di propinsi bali dan terakhir dari  Ngurah Made Arya Astawa mengharapkan agar peserta dapat melakukan pengenalan aplikasi eHDW kepada Kader Pembangunan Manusia (KPM), khususnya dalam sosialisasi desa tanggap bencana  melalui aplikasi eHDW.

Sedangkan materi pelatihan yang diberikan oleh pelatih meliputi 5 segmen yakni  segmen setting the stage, pengenalan aplikasi ehdw & dashboard kabupaten, belajar mandiri aplikasi ehdw & dashboard kabupaten, peran kpm mendukung sosialisasi pandemi covid 19 dan langkah perencanaan.

Untuk mengukur kemampuan peserta TOT dalam memahami aplikasi eHDW dan Dashboard Kabupaten di akhiri dengan pengisian Post Test yang diikuti seluruh peserta 

adi