SRIKANDI TPP BALI "AGEN PERUBAHAN DESA"

   

PENDAMPING DESA "BISA"

BLOGSPOT TPP BALI, MEDIA INFORMASI SATU DASHBOARD DARI PROVINSI HINGGA DESA

 

Di era digital, arus informasi harus cepat, rapi, dan mudah ditemukan. Itulah alasan Provinsi Bali membangun sistem Satu Dashboard Media Informasi, yaitu jaringan website berlapis mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa. Sistem ini menggunakan platform yang sederhana dan mudah dikelola, yaitu Blogspot. Dashboard ini bukan aplikasi baru, melainkan satu pintu akses yang menghubungkan semua media pendamping dari berbagai tingkatan wilayah.

Satu Dashboard Media adalah jejaring informasi terhubung yang dimulai dari blog utama Provinsi Bali:, tppprovbali.blogspot.com. Dari blog ini, pengunjung bisa langsung mengakses blog kabupaten/kota, kecamatan, hingga website masing-masing desa. Strukturnya berlapis dan saling terkoneksi; Blogspot Provinsi dengan Blogspot kabupaten/kota,  Blogspot Kabupaten/Kota dengan Blogspot  kecamatan dan Blogspot Kecamatan dengan Website desa. Model ini menghadirkan pola navigasi yang rapi dan memudahkan siapa pun mencari informasi terkait pendampingan desa. 

Jejaring media ini memakai teknik hierarchical linking atau tautan berjenjang  yang disusun seperti pohon informasi.

1. Level Provinsi, Blog Provinsi menjadigerbang utama. Dimana pada bagian sidebar, ditampilkan tautan ke 9 blog kabupaten/kota. 
2. Level Kabupaten/Kota, Setiap kabupaten/kota memiliki blog masing-masing dan pada Sidebar-nya berisi tautan ke seluruh blog kecamatan di wilayah tersebut.
3. Level Kecamatan, Blog kecamatan menjadi penghubung berikutnya dan pada Sidebar-nya memuat link ke website setiap desa.
4. Level Desa, Website desa menjadi sumber informasi paling actual berupa kegiatan pembangunan dan pemeberdayaan desa, laporan hingga  inovasi desa.

Dengan struktur ini, seluruh informasi bergerak dari desa ke provinsi dan dari provinsi ke desa melalui jalur yang seragam dan terkendali. Dengan berbagai kemudahan yang didapat diantaranya :

1. Mudah Diakses, Semua informasi cukup dicari dari satu titik: dashboard provinsi. 
2. Murah dan Sederhana, Menggunakan Blogspot yang gratis dan familiar bagi banyak pendamping.
3. Mempercepat Koordinasi, Provinsi bisa memantau update kabupaten dan kecamatan tanpa membuka banyak laman.
4. Mendorong Literasi Digital Desa, Desa terbiasa mengelola media sendiri dan mengunggah kegiatan secara rutin.
5. Mengurangi Informasi Tercecer, Semua wilayah terhubung dalam satu ekosistem yang rapi.

Sistem Satu Dashboard Media Informasi yang dibangun oleh TPP Provinsi Bali membuktikan bahwa integrasi informasi tidak harus mahal dan rumit. Menggunakan Blogspot, jejaring ini menjadi solusi efektif untuk menghubungkan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa dalam satu alur informasi yang mudah dikelola.

Penulis/Admin

Adi Parmadi

SINERGI WUJUDKAN DESA TANGGUH BENCANA

Perubahan Iklim yang terjadi saat ini bukanlah lagi isu namun hal nyata yang sudah sering kita rasakan. Sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( Sustainable Develovment Goals ) sudah diatur dalam Peraturan Presiden No.111 Tahun 2022 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelnjutan. Ada 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ,diantaranya adalah SDGS no.13 Desa Tanggap Perubahan Iklim. Pada RPJPN 2025-2045 bahkan menjadi Visi ke-5 Indonesia Emas yaitu “Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju net zero emission” dan bagian dari 45 indikator Pembangunan Indonesia Emas 2045 dengan target penuruan emisi GRK sebesar 93,5% pada tahun 2045 dari baseline tahun 2022 sebesar 38,6%. Dalam Rancangan Teknokratis RPJPN 2025-2045, terdapat sepuluh (10) arah strategis pembangunan pedesaan yang salah satunya adalah pembangunan lingkungan hidup pedesaan yang terdiri dari dua (2) isu utama yaitu: (1) tantangan krisis iklim, dan (2) degradasi lingkungan dan ketahanan ekologi. Dalam rancangan Teknokratis RPJMN 2025-2029, resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim menjadi sasaran prioritas pembangunan perdesaan. Indonesia mempunyai komitmen yang kuat untuk mengatasi perubahan iklim, antara lain melalui Strategi Jangka Panjang Untuk Rendah Karbon dan ketahanan Iklim 2050, Pembangunan Rendah Karbon Indonesia, Rencana Adapatasi Nasional Perubahan Ikilm dan Kebijakan Pembangunan Ketahanan Iklim 2020-2045.

Penilaian Ketangguhan Desa (PKD) dan Indeks Desa (ID) 2025 merupakan kolaborasi BNPB dengan Kementerian Desa PDT membangun ketangguhan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim. Hal ini disampaikan melalui sosialisasi kepada TAPM/TPP dan BPBD seluruh Indonesia yang dilakukan melalui Zoom dan juga disiarkan melalui Youtube pada Kamis, 13 Nopember 2025. Optimalisasi ID-PKD  mendukung pencapaian Pembangunan Nasional dari Desa.Salah satu arah tujuan pembangunan nasional adalah berketahanan energy,air dan kemandirian pangan, resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim sehingga mewujudkan ketahanan social budaya dan ekologi.Regulasi terkait adalah Peraturan Kepala Badan No.7 tahun 2025 tentang Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana (Destana). Destana  yaitu  Desa dan Kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana serta memulihkan dengan segera dari dampak bencana yang merugikan. Destana meliputi pengintegrasian layanan dasar, penyusunan peraturan dan kebijakan, Pengembangan tata kelola local,penilaian ketangguhan, identifikasi ancaman / kerentanan ataupun kapasitas, pembentukan Tim Relawan, Perencanaan /pelaksanaan  Penanganan bencana berbasis masyarakat dan peningkatan kapasitas akses sumber daya dan teknologi. Dilakukan melalui Penilaian Ketangguhan Desa yang menjadi acuan penetapan 3 tingkat ketangguhan.

Sinergi BNPB dengan Kemendesa memiliki ruang lingkup : Fasilitasi/kapasitas, Penilaian,Perencanaan,Penganggaran,Pelaksanaan, Pelembagaan dan Pemantauan ( Monitirng Evaluasi).

Total Bencana yang terjadi di Indonesia 75%  berasal dari Perubahan Iklim antara lain banjir, ombak ekstrim,kenaikan permukaan air laut,cuaca buruk, angin panas dan kekeringan. Berdasarkan data Podes tahun 2021 sebanyak  27.056 desa di Indonesia mengalami bencana alam.Bencana alam menimbulkan dampak terhadap kemiskinan. Diperlukan masyarakat desa yang memahami resiko dan mendukung aksi lokal dalam menghadapi perubahan iklim. Tim Pendamping Profesional  memiliki peran penting dalam memberikan dampingan untuk wujudkan Desa tangguh Bencana baik dalam melakukan Fasilitasi, Edukasi,Mediasi  ataupun advokasi untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

 

Ratu ingin pergi ke tempat indah

Dijemput dengan Kereta Kencana

Perubahan  iklim membuat gundah

Mari Wujudkan Desa Tangguh Bencana

Penulis 

Ni Made Wiraseni,ST ( TAPM Kab Tabanan)

Klungkung No. 1 Dengan Prevalensi Stunting Terendah di Indonesia

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka umumkan Kab Klungkung dengan Prevalensi stunting terendah ( 5,1%)  nomor 1 Indonesia. Disampaikan juga selain  Kabupaten Klungkung ada Kabupaten Gianyar dengan preavalesi stunting sebesar 5,4%  ada di diurutan ke 2 dan Kabupaten Badung dengan prevalensi stunting sebesar 7,2 %. di urutan ke 9. dikutip dari tiktokBaliNews.id

Stunting rendah artinya jumlah anak-anak yang mengalami stunting (gambaran kurang gizi kronis) dalam suatu populasi relatif rendah dibandingkan dengan standar yang ditetapkan oleh WHO. Stunting adalah kondisi di mana tinggi badan anak di bawah standar normal untuk usia dan jenis kelamin mereka, yang dapat disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, infeksi, atau faktor lainnya.

Bupati Klungkung bercerita di tahun 2021 denga prevalesi stunting 19,4% tertinggi di Bali dan mampu di turunkan menjadi 5,1% di tahun 2024.  Ini dapat menjadi indikator bahwa program-program kesehatan dan gizi di Kabupaten Klungkung efektif dalam mengurangi stunting dan meningkatkan kesehatan anak-anak.

Salah satunya  peran Desa  sangat penting dalam penurunan stunting melalui konvergensi intervensi gizi spesifik dan sensitif. Pemerintah desa mengkoordinasikan program-program pencegahan stunting, seperti pemberian makanan tambahan, imunisasi, dan edukasi gizi, serta memantau pertumbuhan anak-anak. Konvergensi ini melibatkan koordinasi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat untuk memastikan pencegahan dan penanganan stunting secara efektif. Desa juga menggunakan dana desa untuk mendukung program-program pencegahan stunting, seperti penyediaan sarana sanitasi layak dan edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan.

Penulis/Admin

Adi Parmadi

Sinergi: Kekuatan dalam kebersamaan TPP dengan Pendamping Bisnis Asisten ( BA ) KDMP

Dalam rangka percepatan penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus untuk pembahasan persetujuan pinjaman KDMP dan pengembalian pinjaman KDMP maka diperlukan persamaan persepsi dan kolaborasi antara TPP terutama PD dan PLD dengan Pendamping KDMP. Pada Hari Senin, 20 Oktober 2025, Jam 09.00-11.00 Wita  bertempat di Ruang Sekcam Seririt dilaksanakan Rapat Koordinasi antara TPP Kecamatan Seririt dengan Pendamping KDMP. Acara Rapat Koordinasi dibuka oleh Bapak Camat. Hadir juga Sekcam dan staf Kasi Pembangunan. Agenda yang dibahas adalah penyamaan persepsi terkait dengan tata cara pinjaman dalam rangka pendanaan KDMP sesuai dengan PMK 10 tahun 2025 dan mekanisme persetujuan dari Kepala Desa dalam rangka pembiayaan KDMP sesuai dengan Permendesa No 10 tahun 2025. Setelah dilakukan diskusi dan pembahasan maka sepakat bahwa pada Minggu III Oktober s/d Minggu III Nopember 2025 dilakukan identifikasi dan fasilitasi oleh Pendamping KDMP terkait kelengkapan syarat KDMP mengajukan pinjaman, diantaranya Badan Hukum, Nomor Induk Koperasi, rekening, NPWP, NIB dan Proposal. Proposal memuat tentang Anggaran Biaya atas belanja  Modal dan oprasional, Tahapan Pencairan serta Rencana Pengembalian Pinjaman. Pada Minggu IV Nopember s/d Desember 2025 pelaksanaan Musdes Khusus . Klik tppseririt.blogspot.com

Penulis

Gede Agustawan

Selamat Ulang tahun ke 51 Bapak Yandri Susanto

 Kami TPP Prov Bali Mengucapkan Selamat Ulang tahun ke 51 tahun Bapak Yandri Susanto, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, semoga panjang umur, sehat, sukses dan bahagia selalu. Amin

Dana Desa : Wujud Negara Hadir Membangun dari Desa

 

Dana Desa merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran negara dalam upaya membangun negeri dari desa. Penggunaan Dana Desa telah diatur melalui kebijakan nasional dengan prinsip mandatori, tanpa mengurangi kemandirian desa untuk berproses melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Melalui forum tersebut, desa menetapkan berbagai keputusan pembangunan yang dituangkan dalam hasil Musyawarah Desa (Musdes).

Salah satu prioritas penggunaan Dana Desa adalah pembangunan akses infrastruktur desa, terutama yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Program padat karya tunai desa menjadi pilihan tepat karena tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya para petani. Akses jalan yang baik akan mempermudah pengangkutan hasil pertanian serta distribusi sarana dan prasarana produksi (Saprodi).

Desa Abangsongan, yang merupakan salah satu desa dampingan di Kecamatan Kintamani, saat ini tengah melaksanakan pembangunan jalan usaha tani menuju lahan ladang penduduk. Lahan tersebut menjadi pusat aktivitas ekonomi warga dengan berbagai komoditas unggulan seperti jeruk, kopi, sayur-mayur, dan ternak.

Sebagai Pendamping Desa, saya senantiasa hadir di tengah masyarakat untuk memantau dan memastikan penggunaan Dana Desa berjalan sesuai ketentuan. Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Desa Abangsongan atas kinerjanya yang tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat guna. Pembangunan Jalan Usaha Tani telah terselesaikan sesuai dengan perencanaan, memberikan dampak positif nyata bagi kemajuan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat. Klik tppkeckintamani.blogspot.com

Penulis

TPP Kec. Kintamani